Seruan ASPEK: Lakukan Survei Kebutuhan Hidup Layak dan Naikkan Upah Minimum 2022, 7 sampai 10 Persen!

KLIKANGGARAN - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan penetapan upah minimum tahun 2022 hanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan turunannya. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

ASPEK Indonesia menuntut kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7% - 10%. Hal ini berdasarkan pada hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di 24 Provinsi, dengan menggunakan 60 komponen KHL.

Hasil survey KHL KSPI menunjukkan bahwa besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 yang paling layak adalah sebesar 7% sampai dengan 10%. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa, 9 November 2021 di Jakarta.

Baca Juga: Peran Polisi Wanita Sangat Luas, Persamaan Gender di Kepolisian Perlu Didorong

Mirah Sumirat menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dalam proses sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga segala peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan seharusnya dikesampingkan dan tidak dipaksakan untuk diberlakukan. ASPEK Indonesia meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2022.

Antara lain dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kenaikan Upah Minimum harus berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tegas Mirah.

ASPEK Indonesia juga mengkritik keras adanya intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada kepala daerah dalam penetapan upah minimum tahun 2022.

Dikutip dari website Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; https ://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1573/zanariah_penetapan_dan_pengumuman_upah_minimum_provinsi_paling_lambat_21_november_tahun_berjalan, diberitakan bahwa; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri Zanariah membuka Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Asistensi dan Evaluasi dalam Penetapan Upah Minimimum Provinsi (UMP) yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) selama dua hari, mulai Rabu (27/10/2021) hingga Kamis (28/10/2021) di Hotel Harris Suites Puri Mansion Estate Jakarta.

Baca Juga: Tiga Menteri Ini Dinilai Sok Berkuasa, CBA Minta Jokowi Pecat Mereka

Pada sambutannya, Zanariah mengatakan pertemuan pusat dan daerah ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan presepsi terkait bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya Klaster Ketenagakerjan dan produk hukum turunannya salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang wajib ditetapkan oleh provinsi setiap tahun dan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang dapat ditetapkan oleh provinsi.

Selama berkuasa, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pengupahan yang semakin rendah dan merugikan pekerja. Jika berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menghilangkan mekanisme survey KHL, sehingga formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Kenali Jenis Kelapa Ini, Berikut Manfaatnya bagi Kesehatan

Kemudian pada 2021, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).