• Selasa, 24 Mei 2022

Seruan ASPEK: Lakukan Survei Kebutuhan Hidup Layak dan Naikkan Upah Minimum 2022, 7 sampai 10 Persen!

- Selasa, 9 November 2021 | 16:58 WIB
Seruan ASPEK tentang upah minimum (Dok.pexels.com/Pixabay)
Seruan ASPEK tentang upah minimum (Dok.pexels.com/Pixabay)

KLIKANGGARAN - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan penetapan upah minimum tahun 2022 hanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan turunannya. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

ASPEK Indonesia menuntut kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 7% - 10%. Hal ini berdasarkan pada hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di 24 Provinsi, dengan menggunakan 60 komponen KHL.

Hasil survey KHL KSPI menunjukkan bahwa besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 yang paling layak adalah sebesar 7% sampai dengan 10%. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa, 9 November 2021 di Jakarta.

Baca Juga: Peran Polisi Wanita Sangat Luas, Persamaan Gender di Kepolisian Perlu Didorong

Mirah Sumirat menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dalam proses sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga segala peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan seharusnya dikesampingkan dan tidak dipaksakan untuk diberlakukan. ASPEK Indonesia meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2022.

Antara lain dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kenaikan Upah Minimum harus berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tegas Mirah.

ASPEK Indonesia juga mengkritik keras adanya intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada kepala daerah dalam penetapan upah minimum tahun 2022.

Dikutip dari website Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; https ://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1573/zanariah_penetapan_dan_pengumuman_upah_minimum_provinsi_paling_lambat_21_november_tahun_berjalan, diberitakan bahwa; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri Zanariah membuka Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Asistensi dan Evaluasi dalam Penetapan Upah Minimimum Provinsi (UMP) yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) selama dua hari, mulai Rabu (27/10/2021) hingga Kamis (28/10/2021) di Hotel Harris Suites Puri Mansion Estate Jakarta.

Baca Juga: Tiga Menteri Ini Dinilai Sok Berkuasa, CBA Minta Jokowi Pecat Mereka

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X