Mirah Sumirah mengatakan, sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis PCR, mereka tentukan sendiri harga jualnya. Sebagai pejabat Pemerintah, mereka sendiri yang menetapkan perubahan status PPKM serta memaksakan kewajiban PCR untuk berbagai keperluan.
"Konflik kepentingannya sangat 'telanjang'," tegas Mirah Sumirat.
Mirah Sumirat juga menengarai di akhir tahun ini, di saat libur Natal dan tahun baru, diduga Pemerintah akan kembali membuat pembatasan aktivitas masyarakat dan mewajibkan test PCR atau antigen kepada masyarakat.
Baca Juga: Kurang Optimal Evaluasi HPS, Pupuk Kaltim Dapat Harga Angkut Port To Port Kurang Wajar
Oleh karena itu, ASPEK Indonesia meminta agar Pemerintah menghentikan berbagai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau apapun namanya. Termasuk menghentikan kewajiban PCR maupun antigen sebagai syarat perjalanan di tengah pandemi Covid-19.
"Jangan persulit masyarakat lagi dengan berbagai kebijakan yang justru akan mematikan ekonomi masyarakat bawah," pungkas Mirah Sumirat.*
Artikel Terkait
Harga PCR Turun, Mungkin nggak, Dihilangkan dari Syarat Penerbangan?
PCR sebagai Syarat Perjalanan, Adakah Lonjakan Covid-19 Gelombang Tiga?
Relawan Jokowi Ini Mengaku Punya Data Keterlibatan Menteri Atas Mahalnya Tes PCR
Berubah, Syarat Naik Pesawat di Jawa – Bali Cukup Tes Antigen, Tidak Perlu Lagi Tes PCR
Staf Khusus Menteri BUMN Bantah Erick Tohir Terlibat Bisnis tes PCR
Gerah Juga Terus Dituding Ikut Bisnis PCR, Menko Luhut Bikin Surat Terbuka
Komitmen Soal Pemberantasan Korupsi, KPK Tengah Menyelidiki Soal Dugaan Korupsi PCR
Alamak! Ruhut Sitompul alias Bang Poltak dari Medan Komentari Polemik Isu Test PCR