Pengangkatan Direksi PT Petro Muba tanpa Izin Bupati, Dewan Komisaris Disebut Tabrak Aturan

KLIKANGGARAN - Pengangkatan Direktur Utama (Dirut) PT Petro Muba oleh Dewan Komisaris tanpa seizin Bupati kian menjadi polemik. Diketahui, Komisaris Utama (Komut) PT Petro Muba yang juga mantan Asisten II, inisial Y, mengangkat anggota Dewan Komisaris, inisial M, menjadi Direksi Petro Muba.

Menanggapi hal itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), menyampaikan bahwasannya pengangkatan Direksi PT Petro Muba melabrak sejumlah peraturan.

"Terkesan Dewan Komisaris PT Petro Muba tabrak aturan dan tanpa koordinasi dengan Bupati Musi Banyuasin, "Beni" mengangkat Direksi dari kalangan mereka sendiri, namun berbeda jika pengangkatan dan pemberhentian Direksi ini dengan izin Bupati, maka Kepala Daerah terkesan bertindak otoriter dan punya tujuan tertentu," ujar Feri pada Klikanggaran.com, Jumat (29/10).

Baca Juga: Sekalipun Zuckerberg Rebranding Facebook Menjadi 'Meta', Media-Politik Tak Akan Hentikan Serangan

Dikatakan Feri, PT Petro Muba berdasarkan info yang diterima, saat ini dalam kondisi kurang sehat karena core bisnisnya terganjal aturan undang-undang serta aturan perpajakan.

"Disamping itu, anak perusahaan PT Petro Muba dikabarkan butuh suntikan dana dan minus usaha yang menghasilkan profit Margin, yang terkesan terjadi di PT Petro Muba akan sangat menghambat kinerja Perusahaan dan perlu di akhiri oleh Bupati Musi Banyuasin selaku pemegang saham Petro Muba," ungkap Feri Kurniawan.

Lanjut dikatakan Feri, PT Petro Muba segera untuk melakukan RUPS dan menunjuk pengurus yang profesional untuk mengurus perusahaan.

Baca Juga: French Open 2021: Enam Wakil Indonesia Maju Perempat Final, Shesar Ketemu Kento Momota

"Jika perlu undang perguruan tinggi ternama untuk lakukan fit and profer test. Dewan Komisaris ditunjuk dari kalangan profesional dan punya visi dan misi yang jelas sehingga tidak menjadi sumber kekisruhan," pungkas Feri mengakhiri.***