Lemah Mekanisme, Barang Rampasan KPK Berupa Tanah Digunakan untuk SPBU oleh Pihak Lain

a. Belum terdapat mekanisme rekonsiliasi Data STPBB antara Direktorat Penyidikan dengan Unit Kerja Labuksi

b. Belum terdapat prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan transaksi serta eksekusi atas Aset Berupa Surat Berharga

Baca Juga: Katanya, Cewek yang Punya Kumis Napsunya Besar, ups, Benarkah? Ini Fakta yang Perlu Anda Tahu!

c. Belum terdapat prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan berupa Aset Produktif

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Master data benda sitaan dan master data barang rampasan tidak menjamin dapat menyajikan informasi dan data yang akurat serta dapat diandalkan;

b. Berpotensi terjadinya penurunan nilai ekonomis, risiko kerusakan, kehilangan, penyalahgunaan ataupun gugatan hukum atas benda titipan di tahap penyelidikan;

Baca Juga: Lagi-Lagi Kelebihan Pembayaran di Kementerian PUPR, yang Ini di 14 Paket Pekerjaan

c. Benda sitaan yang tidak diserahterimakan Penyidik kepada Direktorat Labuksi berpotensi tidak disimpan, dirawat, dipelihara, dan diamankan dengan baik;

d. Berpotensi timbulnya sengketa atas hasil dari barang rampasan yang bernilai ekonomis.*