• Rabu, 19 Januari 2022

KPK Laksanakan Rakor Pencegahan Korupsi dengan Pemerintahan Daerah Se-Provensi Jambi

- Senin, 27 September 2021 | 14:04 WIB
Ipi Maryati, Jubir KPK Bidang Pencegahan (dok. Klikanggaran)
Ipi Maryati, Jubir KPK Bidang Pencegahan (dok. Klikanggaran)

Jambi, Klikanggaran.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan sejumlah instansi di Provinsi Jambi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Jambi, kegiatan ini berlangsung hari ini, Senin hingga Jumat (27 September - 1 Oktober 2021).

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan kegiatan ini antaranya yaitu: Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi, Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi DPRD se – Jambi, Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum  (APH) se- Jambi.

Baca Juga: Ini Kata Boyamin Saiman Soal MAKI Tak Pakai Nama LSM

Kemudian, Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemprov Jambi, Rapat Optimalisasi Pendapatan dan Pembenahan Aset Pemoprov Jambi, Rapat Optimalisasi Pendapatan dan Aset Daerah Pemko Jambi, Rapat dengan Bank Jambi terkait implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Tinjauan Lapangan Aset Bermasalah.

Dikatakan Ipi, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Kedelapan area intervensi tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa," jelas Ipi.

Baca Juga: Dugaan Terkait Fee Proyek, Penyidik KPK Geledah Kantor DPRD Muara Enim

Dalam pelaksanaannya, KPK tidak hanya berkoordinasi kepada Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/kota, tetapi juga dengan DPRD. Karena, program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga bertalian dengan fungsi legislatif.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gempa Bumi Banten Kembali Mengguncang Pagi Ini

Senin, 17 Januari 2022 | 08:13 WIB
X