Nilai Layanan Administrasi Pemkab Batang Hari Berpotensi Menurun, Kenapa, Nih?

Jakarta, Klikanggaran.com - Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah, dalam hal ini Pemkab Batang Hari.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah, dalam hal ini Pemkab Batang Hari.

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa Pemkab Batang Hari belum sepenuhnya melakukan monev dalam pengembangan SPBE. Diketahui bahwa pelaksanaan Monev SPBE belum dilakukan secara terencana dan periodik.

Baca Juga: Tolak Proyek City Walk Malioboro Tegal, P3JAYA Akan Gugat Pemkot Tegal

Hasil pemeriksaan atas monev oleh Pemkab Batang Hari dalam pengembangan dan penerapan SPBE menunjukkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

a. Pemkab Batang Hari belum melaksanakan monev SPBE secara terencana

b. Pemkab Batang Hari belum melaksanakan monev SPBE secara periodik

c. Pemkab Batang Hari belum melaksanakan monev SPBE secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE Tahun 2020

Baca Juga: Jateng Music Awards 2021 Digelar. Bersiaplah menjadi saksi kemajuan industri musik di Jawa Tengah

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai layanan administrasi pemerintahan berpotensi mengalami penurunan jika tidak dimonev secara terencana dan periodik oleh tim evaluasi internal.

Diketahui, Tim Evaluator tahun 2019 tidak menyiapkan rencana monev. Selain itu, Bupati Batang Hari tidak membentuk tim evaluasi mandiri di tahun 2020.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kominfo menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Bupati Batang Hari menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Baca Juga: KPAI Sampaikan Lima Rekomendasi untuk Menggelar PTM: Hak Hidup Anak Nomor satu!

BPK merekomendasikan Bupati Batang Hari agar: