KLIKANGGARAN-- Jusuf Kalla akhirnya buka suara mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Sebagai mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kala merasa perlu meredam keramaian yang muncul tentang polemik Ibu Kota Negara.
Jusuf Kalla melihat pemerintah memegang kartu As sebagai landasan hukum formal untuk pemindahan Ibu Kota Negara.
"(Pro dan kontra) Itu urusan mereka. Tapi, yang penting formalitasnya sudah ada," ujar Jusuf Kalla seperti yabg dikutip oleh PikiranRakyat.com pada Kamis, 27 Januari 2022.
Masih menurut Jusuf Kalla ,perpindahan Ibu Kota akan memberikan dampak yang lebih baik untuk daerah.
"Ini akan memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah nanti. Yang penting pemerintah dan DPR sudah ketok palu," tutur Jusuf Kalla.
Berbeda dengan Jusuf Kalla, tokoh yang tidak mendukung pemindahan Ibu kota negara adalah salah satunya adalah Faisal Basri.
Faisal Basri keberatan adalah pemindahan ibu kota akan dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Apalagi , pemerintah sempat mengungkap rencana untuk memakai dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun IKN.
"Dana PEN ini untuk rakyat, kan. Untuk UMKM. Dana PEN ini, kalau teman-teman lupa, program pemulihan ekonomi nasional. Jadi rakyat langsung dikorbankan demi ibu kota yang bersifat fisik dan (sebenarnya) bisa ditunda," kata Faisal Basri.
Baca Juga: Ridwan Kamil Serahkan Hasil Penjualan Lukisan Karya Pelukis Jalan Braga di NFT, Uangnya Jutaan!!
Jika dana PEN digunakan untuk membangun ibu kota baru, maka sama saja dengan mengorbankan kepentingan rakyat, begitu tambah Faisal.**
(Irma T.H)*