KLIKANGGARAN -- Melalui akun tewitter resminya, KPK mengimbau agar kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode tahun pelaporan 2021 segera dilkaukan.
KPK memberitahukan bahwa waktu pelaporan LHKPN tersebut dapat dilakukan sebelum batas 31 Maret 2022.
"KPK mengimbau agar kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2021 dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2022," tulis KPK dikutip Klikanggran.com dari akun twitternya @KPK_RI pada Selasa 18 Januari 2022.
"Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban PN sesuai amanah pasal 5 ayat (2) & (3) UU No 28 tahun 1999. UU mewajibkan PN bersedia, melaporkan & mengumumkan serta diperiksa kekayaannya sebelum, selama, & setelah menjabat," tulis KPK.
Baca Juga: Inilah Salah Satu Kegagalan Pemerintahan Jokowi Dimata Natalius Pigai, Apa itu dan Alasannya Apa?
Lebih lanjut KPK mengapresiasi 18 instansi yang telah lapor melalui aplikasi e-LHKPN per 14 Januari 2022.
"KPK mengapresiasi 18 instansi yang telah 100% lapor berdasar aplikasi e-LHKPN per 14 Januari 2022, Pemkab Tapsel 680 WL, Pemkab Brebes 240 WL, Pemkab Boyolali 239 WL, Pemkot Prabumulih 195 WL, Pemkab Bolang Mongondow 143 WL, & Pemkab Majene 140 WL," ungkap KPK.
DIkutip dari kpk.go.id, periode penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2021 telah dimulai sejak 1 Januari 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar kewajiban itu dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2022.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut 'Jokowi' Lebih Cocok Jadi Nama Ibu Kota Negara baru daripada 'Nusantara', Maksudnya?
Para Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) cukup melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik melalui situs elhkpn.kpk.go.id.
Meskipun batas waktu yang ditetapkan untuk penyampaian LHKPN periodik masih lama, KPK mengapresiasi 18 instansi yang telah 100 persen melaporkan.
Per tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan aplikasi e-LHKPN, KPK mencatat 6 (enam) pemerintah kabupaten/kota yang telah 100 persen lapor, yaitu Pemkab Tapanuli Selatan dengan total 680 wajib lapor, Pemkab Brebes 240 wajib lapor, Pemkab Boyolali 239 wajib lapor, Pemkot Prabumulih 195 wajib lapor, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan 143 wajib lapor, dan Pemkab Majene 140 wajib lapor.
Kemudian, 7 (tujuh) DPRD kabupaten/kota, yaitu DPRD Kab. Brebes 49 wajib lapor, DPRD Kab. Boyolali 45 wajib lapor, DPRD Kota Prabumulih 25 wajib lapor, DPRD Kab. Barru 25 wajib lapor, DPRD Kab. Malaka 25 wajib lapor, DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 20 wajib lapor, dan DPRD Kab. Pulau Morotai 20 wajib lapor.