Jakarta, Klikanggaran.com – Seperti diketahui, banjir masih menjadi PR besar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemerintah telah menjalankan sejumlah program kerja guna menanggulangi banjir di Ibu Kota, namun hingga hari ini masalah banjir belum juga usai.
Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir, mungkin ada baiknya kita cermati temuan di bawah ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap integrasi Sistem Drainase dan operasional infrastruktur pengendali banjir Pemprov DKI Jakarta, diketahui permasalahan sebagai berikut:
Baca Juga: Berlaku Mulai Oktober, Korlantas Polri: Jogja Jadi Pilot Project Digitalisasi Ranmor
a. Sistem Drainase Perkotaan di DKI Jakarta belum seluruhnya terintegrasi. Diketahui, pengintegrasian drainase di DKI Jakarta baru dapat dimonitor untuk Sungai/Kanal dan saluran Phb yang digambarkan dalam peta rencana kota DKI Jakarta dan belum termasuk saluran mikro dan saluran lokal. Pemprov DKI Jakarta belum bisa memastikan sejauh mana pengintegrasian antara saluran makro dan saluran PHB dengan saluran mikro dan saluran lokal dalam permukiman atau Kawasan.
b. Kapasitas saluran drainase belum sesuai Trase Perencanaan. Hasil analisa dokumen dan diskusi dengan Kepala Sudin SDA 5 wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa kapasitas saluran drainase di DKI Jakarta belum sesuai dengan trase yang digambarkan dalam peta RDTR.
Baca Juga: APBD-P 2021 Diproyeksi Naik Rp77 Miliar, Wabup PALI Keluhkan Hal Ini!
c. Sistem drainase belum dilengkapi dengan pompa dan pintu air yang memadai. Hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pembangunan polder direncanakan sebanyak 47 polder di seluruh DKI Jakarta, namun pelaksanaannya telah terbangun 36 polder dan 10 polder di antaranya memerlukan peningkatan kapasitas pompa. Sehingga masih ada 11 polder yang belum dibangun yaitu polder Sunter Timur I.B, Sunter Timur II Kebantenan, Sunter Timur II KBN, Sunter Timur II Petukangan, Marunda – Rorotan 1, Marunda – Rorotan 2, Marunda – Metland 1, Marunda – Metland 2, Kamal – Tanjungan, dan Komplek Dewa Kembar.
Baca Juga: NOC Pemkab Batang Hari Belum Berfungsi Optimal, Kalau Data Hilang Gimana?
d. Kondisi bangunan pelengkap saluran drainase belum memadai. Hasil pemeriksaan atas data identifikasi penyebab banjir yang dilakukan Sudin SDA menunjukkan ketidakoptimalan saluran existing dalam menampung debit air karena kondisi bangunan pelengkap saluran yang tidak memadai.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kebocoran tanggul Kali Angke di Kedaung Kaliangke yang menimbulkan genangan sepanjang sekitar ± 150 meter di Jalan Pesing Poglar yang berada di sempadan kali dan berdampak genangan pada dua RW di sekitarnya.*
Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon di-share kepadanya, terima kasih.
Baca Juga: Penerapan Ganjil Genap, Kakorlantas Polri: Sudah Sangat Bagus dan Efektif