Polemik Dana APBN untuk Bangun Ulang Ponpes Al-Khoziny: DPR Minta Kajian Matang agar Tak Timbulkan Persepsi Negatif di Publik

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, penggunaan uang publik harus disertai mekanisme hukum dan transparansi yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Tujuannya memang baik, untuk membantu. Tapi kalau menimbulkan polemik, kan kasihan juga pesantrennya,” tambahnya.

Baca Juga: Duduk Perkara Pencopotan Sekretaris Lurah Petojo Selatan karena Gaya Hidup Mewah: Pemprov DKI Tegaskan Integritas ASN

Saan menekankan bahwa niat baik pemerintah perlu diimbangi dengan prosedur dan komunikasi yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Itu niat baik dari Kementerian PU, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.

Publik Menanti Langkah Nyata Pemerintah

Tragedi Ponpes Al-Khoziny bukan hanya menjadi pengingat pentingnya pengawasan mutu konstruksi, tetapi juga membuka diskusi tentang batas tanggung jawab negara terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Baca Juga: Seskab Teddy dan Menaker Yassierli Tinjau Persiapan Program Magang Nasional: Jembatan Fresh Graduate Menuju Dunia Kerja

Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah memastikan pembangunan ulang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak memunculkan kesan penyalahgunaan dana publik.**