Jakarta,Klikanggaran.com - Di kondisi pandemi Covid-19, banyak parade pengangguran, tentu keadaan seperti ini menambah beban keuangan negara. Hal ini akibat dari banyaknya dunia usaha mengalami collapse/ambruk bahkan turut berimbas ke perusahaan UMKM, sehingga berbondong-bondong dari perusahaan tersebut merumahkan atau mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawanya.
Dalam menyikapi kondisi parade pengangguran masal ini, serta diperparah dengan pandemi Covid-19, mengharuskan pemerintah mempercepat merealisasikan anggaran Kartu Prakerja. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp5,6 triliun untuk program pelatihan Kartu Prakerja tersebut, sehingga hal ini juga tak luput menjadikan meningkatnya belanja negara.
Maka dari itu, dengan jumlah nilai anggaran yang sangat fantastis, perlu mendapat pengawasan ekstra dari berbagai unsur karena sangat beresiko dan rawan untuk diselewengkan/disimpangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, pasalnya Rp5,6 triliun yang seharusnya diterima oleh penerima manfaatnya, justru dikhawatirkan akan mengalir ke loker-loker lembaga pelatihan.
Sebagai catatan penting, lembaga pelatihan Kartu Prakerja ini mayoritasnya merupakan startup yang bekerja sama dengan pemerintah dan sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online, sehingga patut diduga hal itu kental akan unsur nepotisme.
Video pelatihan yang menjadi tutorial pembelajaran bagi penerima manfaat Kartu Prakerja, sejauh ini banyak dirasakan khalayak publik tidak efektif dan tidak efisien anggaran. Missalnya, pelatihan tersebut akan menyerap saldo Kartu Prakerja sesuai dengan video pelatihan yang diinginkan, namun demikian justru hal itu begitu komersil.
Lantas, apakah efektif pelatihan dengan mode online? Apakah efisien anggaran dalam penyedian video pelatihan online tersebut?
Sedikit hal yang menggelitik dari pelatihan Kartu Prakerja adalah persiapan mencari kerja dengan nilai anggaran Rp350 ribu, padahal konten seperti ini banyak didapatkan melalui Youtube dan jejaring sosial lainnya secara gratis, maka hal ini menjadi kritikan tajam, jadi sebenarnya siapa yang mendapat durian runtuh dalam program kartu pra kerja tersebut?
Dengan demikian, mari kita awasi bersama, baik itu dari unsur masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Ormas, Mahasiswa, dan wakil rakyat terkait aliran anggaran program Kartu Prakerja, jangan sampai anggaran ini bocor sehingga merugikan negara dan masyarakat Indonesia, yang mana anggaran negara sebagian besar dari rakyat justru hanya mengalir ke kantong-kantong yang tidak bertanggungjawab, sehingga apa yang dicita-citakan dari program Kartu Prakerja "jauh panggang dari api".
Penulis: Wahyudin Jali, Koordinator Investigasi KAKI Publik
