(KLIKANGGARAN) --Dalam kondisi pandemi covid 19, banyak parade pengangguran tentu keadaan ini menambah beban negara, hal ini akibat dari banyaknya dunia usaha mengalami kolaps yang mengharuskan perusahaan, UMKM berbondong-bondong merumahkan atau mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawanya.
Afrika Punya Pertanyaan untuk Beijing: Maukah Anda Mengampuni Utang Kami?
Dalam menyikapi kondisi parade pengangguran masal ini pemerintah mempercepat perealisasian kartu pra kerja, anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 5,6 triliun yang disediakan untuk pelatihan Kartu Pra Kerja. Hal ini tentu menjadikan meningkatnya belanja negara.
10.000 Napi Dilepas sebab Penjara Berpotensi Menjadi Episentrum Corona, Di Manakah?
Anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui kartu pra kerja yang digelontorkan pemerintah, harus mendapat pengawasan ekstra dari berbagai unsur, karena beresiko dan rawan untuk diselengkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, pasalnya Rp 5,6 triliun untuk penerima manfaatnya tersebut akan mengalir ke loker-loker Lembaga pelatihan.
Kementerian PUPR Gelontorkan Rp100 Miliar Untuk Beli Karet dari Petani Langsung
Yang mayoritas merupakan startup yang bekerja sama dengan pemerintah sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online. Yang menjadi pertanyaan publik adalah, apakah efektif pelatihan dengan mode online dan apakah efisien anggaran dalam penyedian video pelatihan online tersebut?
Video pelatihan yang menjadi tutorial pembelajaran bagi penerima manfaat kartu pra kerja dirasa banyak publik tidak efektif dan tidak efisien anggaran, missal pelatihan tersebut akan menyerap saldo kartu pra kerja sesuai dengan video pelatihan yang diinginkan, hal ini Nampak begitu komersil.
Contoh menggelitik pelatihan kartu prakerja adalah “Persiapan Mencari Kerja (Rp 350 ribu)”, padahal conten seperti ini banyak didapatkan melalui youtobe. Maka hal ini menjadi kritikan tajam, jadi sebenarnya siapa yang mendapat durian runtuh dalam program kartu pra kerja tersebut?
Dengan demikian, mari kita awasi bersama baik unsur masyarakat, Lembaga kemasyarakatan, ormas, mahasiswa dan wakil rakyat terkait aliran anggaran program kartu pra kerja, jangan sampai anggaran ini bocor yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia, mengalir ke kantong-kantong tidak bertanggungjawab.
Sebuah artikel opini yang ditulis oleh Wahyudin Jali, Koordinator Investigasi Kaki Publik
Isi artikel tidak mengekspresikan kebijakan redaksi klikanggaran.com
