Jakarta, KlikAnggaran.com— Presiden Joko Wido kembali dikirimi surat, kali ini dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) yangmelayangkan surat terbukanya pada Jumat (10/4).
Surat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Dr. Abraham Andi Padlan Patarai, M.Kes ini bertitel 'Negaraku Jangan Kalah' ini merupakan surat pertama yang dilayangkan oleh PDUI.
"Benar, seperti yang sudah tersebar luas," ucap pria yang disapa Bram yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (11/4).
"Ini surat pertama. Ini kan tidak mudah intinya pihak yang berkompeten aja yang bisa masuk ke lingkaran istana. Mulai dari surat terbuka dulu semoga direspons positif. dari situ mungkin akan terbuka jalan untuk diskusi presiden."
Bram mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa akhirnya PDUI memutuskan untuk melayangkan surat terbuka tersebut.
"Awal mula, hilangnya APD di pasaran. kalau ada dikuasai oleh sindikat tertentu, bisa dibilang gitu, tiada tapi ada. Kalau mau beli Rp400-600 ribu per kotak itu ada tapi kalo harga normal tidak ada. Kenapa pemerintah enggak coba menetapkan Harga Eceran Tertinggi sehingga tidak dimainkan harganya.
"Ada kesan bahwa dilakukan pembiaran, atau negara tidak hadir atau negara kalah dengan sindikat bisnis itu."
Alasan kedua adalah banyaknya rekan-rekan sesama dokter yang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona.
"Itu miris. Saya anggap kalau ini sebagai sejarah kelam perjuangan para dokter inilah gambarannya di masyarakat. Padahal ini bisa dicegah sediakan APDnya, jangan lambat merespons situasi yang sudah pandemik tapi dibawa dalam dagelan sehingga tenaga medis terjebak dalam realitas opini di panggung retorika, pada akhirnya tidak bisa menghindari realitas fakta di lapangan. Itu persoalannya," ucap dia.
"Jadi ingin pakai hak konstitusional kami agar pemerintah mengerti di mana substansi masalahnya sehingga APD ini hilang dan kenapa kawan-kawan kami setiap hari berguguran."
"ini yang mau disampaikan. Aspirasi anak bangsa yang butuh perhatian. Bukan hanya kami yang harus memperhatikan pasien, itu tanggung jawab profesional kami di bawah sumpah dokter. Tapi kami juga warga negara yang sama haknya yang harus dilindungi."
Bram juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu sudah diadakan rapat pleno bersama cabang-cabang PDUI di seluruh Indonesia. Sebagai contohnya, di Sumatera Utara sendiri, kata dia, tak ada APD yang dijanjikan pemerintah.
"Kesimpulannya tidak ada barang itu. Sebutlah APD yang mau didistribusikan ke daerah, sebutlah bahwa apa yang dipublikasikan di panggung retorika itu semuanya ternyata masih indent."
Hanya saja, Bram mengaku kalau saat ini surat tersebut sudah mendapat tanggapan dari pemerintah.
