Klikanggaran.com (18-04-2018) - Perhelatan Pemilu serentak 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) per tanggal 17 April 2018 kemarin sudah masuk dalam fase penyusunan daftar pemilih di luar negeri. Artinya, hanya tinggal 1 tahapan lagi yakni Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil). Maka semua partai peserta PEMILU wajib mengumumkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari tingkatan DPRD Kapupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, berikut pencalonan anggota DPD-RI. Namun, dalam kesempatan ini penulis hanya ingin fokus menilik terhadap PILPRES. Karena semakin dekatnya pengumuman resmi dari segenap partai kontestan Pemilu 2019 untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden-nya di KPU.
Banyak variable yang menghantarkan opini serta isu politik menjelang Pilpres 2019, yang tafsiran umumnya berkisar pada : hanya akan ada dua pasangan calon, di mana calon Presidennya itu Rematch. Sementara calon Wakil Presidennya harus ada kocokan ulang, disebabkan banyak variable yang tidak bisa disebutkan secara monoton. Karena selera politik kepartaian Indonesia susah-susah mudah untuk didefinisikan lebih awal dari jadwal. Sebab itu penulis hanya ingin meliterasikan calon Wakil Presiden yang layak untuk hadir dalam PILPRES 2019 nanti.
Bahwa dari dua kandidat Capres 2019, yakni dari pihak oposisi telah maklum untuk diketahui adanya Rakornas partai Gerindra tanggal 11 April 2018 di Hambalang telah mengisyaratkan tentang pemberian mandat terhadap Prabowo sebagai Calon Tunggal di Pilpres 2019 telah melahirkan variant penalaran akan makna konsolidasi politiknya selama beberapa waktu lalu, dengan pimpinan partai-partai yang masih menahan diri untuk menggabungkan diri dalam koalisi besar Petahana. Akan tetapi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang konsisten bergandengan dengan Gerindra telah mengajukan untuk menjadi Wapres sebagai syarat mutlak (Kompas, senin 16 April 2019). Oleh karena itu hampir niscaya Prabowo akan mempunyai Wapres di Pemilu 2019 nanti berasal dari kader PKS.
Adapun dari pihak incumbent, Jokowi sudah mempunyai dukungan dari mayoritas partai peserta Pemilu 2019 dan terlalu kuat di atas kertas. Karena deklarasi resmi sejumlah partai tersebut telah menjadikan alotnya penentuan Calon Wapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2019. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 tentu punya police untuk mengamankan posisinya bukan hanya di Pilpres 2019 saja, akan tetapi untuk Pilpres 2024. Karena Jokowi selaku kader PDIP jika dapat memenangkan Pilpres 2019 dengan pasangan Wapresnya dari Partai Gurem, akan menjadi bom waktu untuk kebesaran PDIP di masa mendatang. Karena sosok Megawati selaku Filantropi partai PDIP sudah semakin sepuh untuk berhadapan dengan geliat politik sistematis partai sebesar Golkar. Berikut keyakinan politik Partai Hanura dan Nasdem yang akan sangat terganggu, karena memorabilia decision making dari kedua partai tersebut jika ada pengusungan Wapres pendamping Jokowi dari Partai Golkar.
Oleh karena itu, untuk menjadi penilaian terhadap calon Wapres Jokowi, maka menurut kepantasan politik, calon pendamping Jokowi adalah perempuan asli Indonesia dengan kematangan hubungan international, berasal dari kalangan pengusaha yang tidak terlalu menaruh minat kepada kepemimpinan partai politik dan ansikh, mempunyai kekuatan moral/mental untuk mengatur pemerintahan Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Ciri serta karakter perempuan yang pantas mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 tersebut adalah Rini Soemarno.
Hitungan pengusungan Rini Soemarno sebagai Cawapres Jokowi, dari sudut pandang gesekan partai-partai pendukung dianggap leadership yang mumpuni. Sehingga tidak terjadi iri hati politik sesama partai koalisi, karena Rini menjadi solusi yang bersahaja atas politik kepentingan partai koalisi, di mana tidak ada yang bisa mendefinisikan niatnya untuk menguasai partai tertentu di dalam koalisi pendukung Jokowi di pilpres 2019 nanti. Meskipun banyak figure perempuan di Indonesia, akan tetapi banyak terbentur oleh masalah hukum. Ada yang terlalu dicurigai karena pernah menjadi pioneer dalam rezim politik sebelumnya, ada yang terlalu gugup melakukan pemetaan isu-isu pelik diplomasi international, dan ada yang tidak kunjung memberikan keuntungan serta pendapatan dalam pengelolaan hasil laut dan perikanan.
Di sisi lain, dari kesekian banyak figure perempuan dalam pentas kepemimpinan Indonesia, Rini Soemarno terkenal mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dalam kepemimpinannya di Kementrian BUMN. Di mana BUMN saat ini menjadi benteng terkuat ekonomi Indonesia di tengah-tengah kesemrawutan pengelolaan ekonomi Pemerintahan Jokowi periode ini. Dan, Rini juga dapat menjaga balance kekuatannya untuk berhadapan dengan ulasan agitasi politisi di media masa maupun keberaniannya menentang kebijakan formal legislatif yang terkenal 10 tahun di era SBY berhasil mendikte sistem presidensial Indonesia.
Penulis : Ali Asgar Tuhulele, Direktur Eksekutif GOD Bless Indonesia. Pasca Sarjana Hukum Tatanegara Universitas Jayabaya.
*Opini kolumnis ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi.
