Jakarta, KlikAnggaran.com - Reshuffle Kabinet Jilid II yang telah diselenggarakan, dan susunan menteri baru yang juga sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (27/7) lalu, akan menjadi dongeng belaka jika tidak dibarengi dengan perubahan pada tubuh pemerintah. Bukan hanya Menteri KKP, Menteri ESDM, Menteri BUMN juga sebenarnya punya banyak PR. Perombakan seyogyanya dilakukan secara menyeluruh, untuk mencapai tujuan dan terlaksananya visi misi Presiden, kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, dan bukan untuk kepentingan terselubung masing-masing pihak. Maka, berkaca diri adalah wajib untuk segala sektor.
Polemik tentang kelebihan produksi solar dalam Pertamina baru-baru ini, gagal paham atas sukses Pertamina dalam swasembada solar yang disampaikan oleh banyak pihak, dan polemik-polemik lain yang terkesan tidak tuntas, berujung pada meluncurnya kondisi yang semakin mengambang dan tidak lagi transparan. Lagu-lagu berbungkus aneka warna berseliweran dengan judul yang carut marut. Fakta yang terlihat sangat berbeda dalam implementasinya.
Meminjam istilah Direktur Esekutif CERI, Yusri Usman, setiap kebijakan dalam sektor energi terkesan masing-masing pihak lebih mengedepankan sikap "egosentris dan arogansi".
Dalam salah satu ulasannya, Yusri pernah mengatakan, “Seharusnya Direksi PLN dan Pertamina menyadari bahwa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri merupakan "roh" sebagai pedoman dari setiap kebijakan yang dilakukan. Kalau hal ini (berbagai polemik red.) terus berlanjut tanpa ada upaya memperbaiki agar diperoleh perubahan yang semakin baik, tentu patut dipertanyakan, apakah masih pantas Rini Soemarno dipertahankan sebagai Menteri BUMN?”
Sudah banyak bergulir pemberitaan tentang kesalahan fatal yang dilakukan di tubuh Pertamina. Sebagai contoh pada Mei 2015 misalnya, Faisal meminta Ahmad Bambang dicopot karena terkait persoalan kebijakan yang salah dan fatal menyangkut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemudian kasus lain adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pertamina tahun 2015 soal kelebihan pendapatan dari penjualan solar bersubsidi.
Hari ini, klikanggaran.com mendapat kabar bahwa jajaran manajemen PT Pertamina (Persero) akan melakukan perubahan struktur dalam tubuhnya. Di saat Dirut Pertamina, Dwi Sucipto, dan Syamsul Alam dikabarkan sedang berada di Iran, Dewan Komisaris mengadakan rapat yang membahas tentang usulan perubahan struktur di Pertamina. Surat usulan perubahan yang telah diluncurkan tersebut ditandatangani oleh Komisaris Utama (Tanri Abeng), Wakil Komisaris Utama (Edwin Hidayat Abdullah), Komisaris (Sahala Lumban Gaol), Komisaris (Suahasil Nazara), dan Komisaris (Widhyawan Prawiraatmadja).
Bocoran adanya surat dengan nomor R-031/K/DK/2016 tertanggal 8 Agustus 2016 tentang Usulan Perubahan Struktur dan Penambahan Anggota Direksi PT Pertamina (Persero) yang ditujukan kepada Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) tersebut diterima di meja redaksi klikanggaran.com pada hari Selasa (9/8/2016) kemaren.
Dalam surat usulan disebutkan, mempertimbangkan semakin meningkatnya kompleksitas bisnis yang ditangani oleh PT Pertamina (Persero), antara lain ditandai dengan adanya kegiatan megaproyek pengembangan berskala nasional di sektor Pengolahan dan Petrokimia, maka Dewan Komisaris menyampaikan usulan perubahan struktur dan penambahan anggota Direksi PT Pertamina (Persero).
Penambahan yang diusulkan adalah 2 anggota Direksi dengan ringkasan fungsi dan tugasnya masing-masing yaitu (1) Wakil Direktur Utama - Hilir & EBT, (2) Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.
Pertanyaannya sekarang adalah, jika usulan jabatan wadirut itu direalisasikan, apakah hal itu tidak menambah beban keuangan Pertamina? Terutama terkait soal komponen gaji kepada jajaran direksi. Tujuh orang Direksi Pertamina, apa belum cukup besar untuk biaya komponen gaji? Publik pun sudah tahu bahwa gaji Direksi Pertamina tergolong besar.
Saat ini, posisi Direksi Pertamina diisi oleh Dwi Soetjipto (Dirut), Syamsu Alam (Direktur Hulu), Yenni Andayani (Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan), Rachmad Hardadi (Direktur Pengolahan), Ahmad Bambang (Direktur Pemasaran), Arief Budiman (Direktur Keuangan), dan Dwi Wahyu Daryoto (Direktur SDM dan Umum). (kr)
