Klikanggaran.com (17/12/2017) - Pemerintah Jokowi menargetkan proyek strategis nasional PSN sebanyak 245 proyek, dan hingga 31 november 2017 baru 4 proyek yang berhasil dirampungkan. Adapun sisanya; 147 masih dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek masih dalam tahap persiapan.
Lambannya realisasi proyek strategis nasional (PSN) tidak terlepas dari pelbagai persoalan terkait pembangunan infrastruktur yang selama ini dihadapi pemerintah, misalnya masalah: Kurangnya koordinasi terkait pendistribusian kewenangan dan pengambil keputusan, Ketidaksesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi, Sulitnya proses pengaduan dan pembebasan lahan, Kurang memadainya kapasitas Kementerian/Lembaga dan/atau Penanggung jawab Proyek dalam penyediaan infrastruktur terutama yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Lambatnya proses penyusunan peraturan, serta keberadaan peraturan yang tumpang tindih sehingga menghambat investasi.
Bahkan untuk PSN, masalah pembebasan lahan masih menjadi isu utama dengan persentase 44 persen. Meskipun begitu, ada upaya dari pemerintah dengan diberikannya kewenangan terkait pembebasan lahan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara BLU LMAN. Kebijakan tersebut sedikit membantu karena proses pembebasan lahan menjadi lebih terkoordinir.
Selain pembebasan lahan masalah krusial lainnya adalah terkait perencanaan dan penyiapan, persentasenya mencapai 25 persen. Tidak adanya kesepakatan bersama yang baik antara Kementerian/ lembaga atau BUMN yang mengusulkan proyek dengan daerah berdampak terhambatnya proyek yang direncanakan. Kedua masalah ini juga berimbas terhadap masalah pendanaan, perizinan, dan pelaksanaan konstruksi.
Sampai tahun 2020 total kebutuhan nilai investasi untuk realisasi seluruh proyek strategis nasional mencapai Rp 4.417 triliun hal yang mustahil ditanggung seluruhnya oleh negara dalam hal ini BUMN. BUMN sendiri saat ini nampak mulai keletihan untuk menanggung ambisi besar pemerintah.
Di tahun 2017 saja total dana yang dibutuhkan untuk PSN mencapai Rp 391,42 triliun, dan kebutuhan tahun 2018 lebih besar lagi sebesar Rp 576,15 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan dana ini peran swasta sangat diperlukan, bisa dilihat berdasarkan pemenuhan dana tahun 2016 dari total Realisasi pendanaan sebesar Rp 512,65 triliun kontribusi swasta paling besar.
Pemerintah sendiri berencana memenuhi kebutuhan dana PSN sebagian besar dari swasta mencapai Rp 2.615,43 triliun. Sisanya dari APBN/D serta BUMN/BUMD. Tentunya agar hal tersebut bisa berjalan lancar, perlu dilakukan perbaikan terkait masalah-masalah yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan proyek strategis nasional agar swasta lebih tertarik untuk terlibat.
Selain itu sinergitas antar pihak yang terlibat dalam PSN perlu dijaga. Prinsip yang selama ini selalu digaungkan Pemerintah yakni profesional, integritas dan tidak ada hidden agenda dalam menjalankan proyek harus jadi pegangan.
Demikian disampaikan oleh Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), pada Klikanggaran.com di Jakarta, Minggu (17/12/2017).
