Klikanggaran.com (22/12/2017) - Tidak kebayang, mau jadi apa Negara Indonesia ini kalau cara-cara berpolitik seperti PPP versi Muktamar Jakarta yang dipimpin Saudara Djan Faridz. Terus terang saja, Saudara Djan Faridz ini terpilih secara aklamasi pada muktamar PPP di Sahid Jakarta, saya merupakan Pimpinan Sidang Pemilihan Ketua Umum dan Formatur. Tapi, tidak pernah terbayangkan oleh saya maupun semua peserta muktamar PPP versi Sahid akan jadi seperti ini. Gaya kepemimpinan Djan Faridz sangat tidak dibutuhkan oleh PPP.
PPP muktamar Sahid benar-benar seperti si punguk merindukan bulan, tidak diterima dimana-mana, baik swasta maupun pemerintah, miskin pengalaman, prematur leadership, dan penuh dengan experimental.
PPP Versi muktamar Sahid mencoba untuk memanipulasi AD-ART ( UUD PPP). Sayangnya PPP versi muktamar Sahid yang diketuai oleh Djan Faridz tidak cerdas menyikapi konflik internal, tidak cerdas menangkap signal dari Pemerintahan Jokowi maupun terhadap lingkungan politik nasional. Lingkungan politik nasional jelas tidak menghendaki Djan Faridz untuk menjadi Ketum PPP.
Apa sebenarnya motivasi PPP Versi mukatamar Sahid yang diketuai Djan Faridz mendukung Ahok Djarot? Motiv tidak jauh-jauh, yaitu hanya untuk mencari pengakuan pemerintah dan pengesahakan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Sahid yang diketuai Djan Faridz oleh Menkumham. Meskipun Ahok tidak memenuhi syarat Aqidah PPP untuk didukung, tapi demi SK harus didukung.
Djan Faridz bersama Menkumham mengunjungi Ahok di Rutan Brimob dengan harapan agar Laoly sebagai Menkumham segera mengarahkan kepengurusan DPP PPP di bawah kepemimpinannya. Tapi anehnya, meskipun PPP Djan Faridz telah mendukung Ahok, bahkan telah juga mendeklarasikan Ahok di DPP PPP, tapi sampai hari ini Menkumham tidak mau mengesahkan PPP Djan Faridz. Padahal PPP Versi Sahid sudah mengantongi putusan MA.
Tapi, hari ini berbalik menghujat Menkumham dan mau memboikot Jokowi. Apa kekuatan PPP Versi muktamar Sahid di bawah Ketum Djan faridz melawan Laoly dan mau memboikot Jokowi?
Inilah politik ala Abu Nawas. Saya hanya menyanpaikan permainan sudah selesai. Tapi, PPP Versi Romy mesti diakhiri juga, dengan cara mendorong pergantian kepengurusan yang solid dan bertanggung jawab. Kalau tidak, PPO akan tinggal nama.
Demikian disampaikan oleh Habil Marati, Kader PPP, pada Klikanggaran.com di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
