• Selasa, 18 Januari 2022

Subsidi Pemerintah Bagian 2

- Sabtu, 3 September 2016 | 17:01 WIB
images_berita_Ags16_1-FAKIR
images_berita_Ags16_1-FAKIR

"Hidup di rumah kandang, bilik apartemen, dan flat yang disekat-sekat menjadi pilihan pahit puluhan ribu warga Hong Kong," kata Pemimpin Hong Kong, Leung Chun-ying saat mengumumkan kebijakan untuk meningkatkan suplai apartemen dalam jangka menengah.

Tapi, bagaimanapun sikap Leung Chun-ying itu menerbitkan harapan baru, sebuah tindakan nyata ditambah dengan subsidi bulanan berupa ‘jumlah yang cukup’. Mungkin itulah salah satu caranya dalam ‘memelihara’ fakir miskin di negaranya sana.

 

(Baca juga: Subsidi Pemerintah Bagian 1)

Lalu, kembali pada negara kita, pemerintah kita, yang mungkin juga sudah merasa memelihara rakyatnya. Hanya saja, bagaimana cara memelihara pemerintah secara konkrit, secara nyata, itu yang mungkin belum kita pahami. Mungkin, pemerintah kita belum terpikir mengenai subsidi bulanan sebagai sarana untuk menopang hidup rakyatnya yang miskin. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang konon didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya bisa dikatakan belum terwujud karena masih banyak rakyat yang belum hidup layak. Lebih parah lagi masih banyak juga kasus-kasus korupsi yang sudah pasti menjadi penyebab masih banyaknya rakyat dan anak terlantar.

Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Begitu luhur cita-cita para pendiri NKRI. Begitu besar perhatian para perumus UUD 1945 terhadap ketimpangan ekonomi, maka terdapat ayat yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sekali lagi, klausul yang ada pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak terlantar yang dianggap sebagai kondisi ekstrim keterbelakangan perekonomian seseorang sehingga negara harus memberikan perhatian secara khusus, yaitu memelihara mereka.

Kata ‘pelihara’ merupakan salah satu kata yang dimiliki Bahasa Indonesia dan dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam kamus tersebut kata ‘pelihara’ memiliki kemiripan arti dengan kata ‘jaga’ dan ‘rawat’. Kata ‘memelihara’ yang merupakan turunan dari kata pelihara memiliki arti: 1) menjaga dan merawat baik-baik, 2)  mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dan sebagainya), 3) mengusahakan (mengolah), 4) menjaga dan mendidik baik-baik, 5) memelihara atau menernakkan, 6) mempunyai, 7) membiarkan tumbuh, dan 8) menyelamatkan, melindungi,  melepaskan (meluputkan) dari bahaya dan sebagainya.

Mungkin, dengan memberikan subsidi 'yang cukup' kata 'pelihara' itu akan berfungsi dengan baik. Pertanyaannya sekarang, apakah yang sudah tertulis dan tertuang dengan baik dan benar itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar pula? Sudahkah terwujud apa yang telah dirumuskan dan disahkan oleh pemerintah tersebut? Lalu, sudah terciptakah hubungan yang dinamis antara hukum, penegak hukum, dan pemerintah, dengan rakyatnya yang harusnya dipelihara itu?

Halaman:

Editor: Kit Rose

Tags

Terkini

Menikah atau Tidak Menikah?

Rabu, 12 Januari 2022 | 09:03 WIB

Melepas Keriuhan, Menyambut Keheningan

Selasa, 4 Januari 2022 | 16:27 WIB

Pemikiran Gus Dur dalam Pergerakan PMII

Kamis, 30 Desember 2021 | 19:39 WIB

Relasi Sinergis Nahdlatul Ulama-Partai Gerindra

Minggu, 19 Desember 2021 | 12:42 WIB

Jangan Stigma Negatif Pesantren

Sabtu, 11 Desember 2021 | 21:25 WIB

Mengulik Makna Selangkangan

Senin, 6 Desember 2021 | 17:28 WIB

Pentingnya Perencanaan Tenaga Kerja di Perusahaan

Jumat, 19 November 2021 | 18:32 WIB
X