Ditulis oleh: Yus Dharman,SH.,MM ,M.Kn,
Advokat/Ketua Dewan Pengawas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia).
KLIKANGGARAN -- Temuan Ombudsman RI pada tahun 2020 menunjukkan ada 397 komisaris BUMN merangkap jabatan diantaranya 197 komisaris anak perusahaan, terindikasi rangkap jabatan dan penghasilan.
Mungkinkah seorang manusia merangkap beberapa jabatan dalam waktu yang bersamaan? apalagi ada yang merangkap sampai 30 jabatan seperti ibu Sri Mulyani, yang di akuinya di acara Kick Andy Double Check, diantaranya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Anggota SKK Migas, hingga Dewan Energi Nasional dsb.
Rangkap jabatan menurut UU No 25 thn 2009 tentang Pelayanan publik pasal 17 (a) menyebutkan Pelaksana dilarang:
a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi
pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
Karena Rangkap jabatan dilarang oleh Undang-undang sehingga siapapun pelaku nya dapat dituduh melakukan kegiatan ilegal, yg tentu akan ada sangsi hukumnya, lebih-lebih jika rangkap jabatan diberikan Salary serta tunjangan Jabatan. Hal tersebut ber implikasi Tipikor.
Setiap komisaris mendapatkan take home pay rata-rata sekitar Rp416 juta per bulan (detik finance, jumat 20 agustus 2021). Angka itu belum termasuk tantiem, bonus dan insentif untuk dewan komisaris, jika di jumlahkan mungkin bisa lebih dari Rp500 juta per bulan, sangat fantastis! Bayangkan jika seorang pejabat merangkap beberapa jabatan sekaligus. Silakan anda kalkulasi sendiri brp besar rupiah yg masuk ke rek bank yang bersangkutan.
Akal sehat manusia waras tentu sulit menerima jika rangkap jabatan di sebut untuk efisiensi, sudah seharusnya siapa pun penguasanya dari partai manapun pengusungnya, segera hentikan bagi-bagi kue berbasiskan keserakahan dan kerakusan kalau tidak mau disebut penjarahan APBN berjamaah, karena bertentangan dengan sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
