Jakarta, Klikanggaran.com-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP), Firli Bahuri, mengatakan, jika sudah 22 gubernur yang tersandung kasus korupsi. Padahal, jumlah provinsi yang ada di Indonesia hanya berjumlah 34 provinsi.
Selain itu, kata Firli, ada sebanyak 122 Bupati dari 542 kabupaten/kota di Indonesia yang tersangkut kasus korupsi.
"Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam sambutan kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing dengan Kementan, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (07/10/21).
Baca Juga: WHO Menyetujui Vaksin Malaria Pertama setelah 30 Tahun dalam Proses Pengembangan, Alhamdulillah
Firli, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan Kementan.
“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,” sambung Firli.
Membangun integritas, kata Firli, merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pasangan Nikah Siri Sekarang Bisa Membuat KK. Tapi Ada Syaratnya Lho…
KPK memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat.
Artikel Terkait
Proses Permohonan Izin Berlarut-larut, Upaya Penyitaan Aset oleh KPK pun Terhambat?
Diduga Bawa Bendera Mirip Lambang HTI, MAKI Laporkan Jaksa KPK ke Jamwas
Heboh Bendera Mirip HTI di Meja Pegawai KPK, LSAK: Ini Perlu Diselesaikan Secara Tuntas
KPK Akan Memilih Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik di Berbagai Instansi dan Lembaga
KPK Pastikan Surat Penyelidikan Korupsi di Kabupaten Gowa Palsu
Meminimalisir Korupsi, KPK Usul Kenaikan Dana Parpol
Lemah Mekanisme, Barang Rampasan KPK Berupa Tanah Digunakan untuk SPBU oleh Pihak Lain