KLIKANGGARAN- Perkara mega korupsi dengan potensi kerugian negara tak tertagih mencapai lebih dari Rp. 800 milyar pada pemberian pasilitas Kredit Modal Kerja ke PT BSS dan PT SAL oleh Bank BRI sepertinya berlama - lama dalam proses penyidikan dinyatakan oleh Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) dalam siaran persnya.
Deputy K MAKI menyatakan, "ini diduga melibatkan oknum BPN Sumsel, Direktur Kredit Bank, Analis Kredit, Komisaris perusahaan, KJPP, oknum OJK dan banyak lagi".
"Pemberian pasilitas kridit yang diduga di berikan sebelum HGU terbit dengan cover note dari oknum BPN dan oknum Kementeria ATR serta disetujui oleh Analis Kridit serta perhitungan potensi keuntungan dari kantor jasa penilai atau KJPP", ucap Feri Kurniawan Deputy K MAKI, Senin, 15 September 2025.
Selanjutnya Deputy K MAKI berkata, "ini perkara mudah dan tidak perlu berlama - lama untuk menetapkan banyak tersangka kecuali ada intervensi dari pusat kekuasaan".
"Masyarakat sudah bertanya - tanya ada apa dengan penyidik Kejati Sumsel hingga belum menetapkan tersangka minimal seorang WS pemilik usaha yang punya pengaruh luar biasa di Sumsel ini", tegas Feri Kurniawan.
"Kalau terlalu banyak pihak yang ikut campur menghalangi proses penyidikan sebaiknya perkara ini dibuka ke publik proses penyidikannya agar tidak ada penghalang", pungkas Deputy K MAKI itu.
Deputy K MAKI menyatakan, "ini diduga melibatkan oknum BPN Sumsel, Direktur Kredit Bank, Analis Kredit, Komisaris perusahaan, KJPP, oknum OJK dan banyak lagi".
"Pemberian pasilitas kridit yang diduga di berikan sebelum HGU terbit dengan cover note dari oknum BPN dan oknum Kementeria ATR serta disetujui oleh Analis Kridit serta perhitungan potensi keuntungan dari kantor jasa penilai atau KJPP", ucap Feri Kurniawan Deputy K MAKI, Senin, 15 September 2025.
Selanjutnya Deputy K MAKI berkata, "ini perkara mudah dan tidak perlu berlama - lama untuk menetapkan banyak tersangka kecuali ada intervensi dari pusat kekuasaan".
"Masyarakat sudah bertanya - tanya ada apa dengan penyidik Kejati Sumsel hingga belum menetapkan tersangka minimal seorang WS pemilik usaha yang punya pengaruh luar biasa di Sumsel ini", tegas Feri Kurniawan.
"Kalau terlalu banyak pihak yang ikut campur menghalangi proses penyidikan sebaiknya perkara ini dibuka ke publik proses penyidikannya agar tidak ada penghalang", pungkas Deputy K MAKI itu.
Artikel Terkait
Viral Video Presiden Prabowo Tayang Sebelum Film di Bioskop, Istana Pastikan Tak Langgar Aturan Selama Tidak Ganggu Kenyamanan Publik
Banjir Bali Jadi Perhatian Nasional, Menteri LH Hanif Faisol Ingatkan Bahaya Konversi Lahan hingga Buka Opsi Jalur Hukum Lingkungan
Nasib Politik Usai Dinonaktifkan PAN, Eko Patrio Pilih Fokus Keluarga dan Serahkan Keputusan Sepenuhnya kepada Zulhas
Berantas Kecurangan di Pasar Beras, Mentan Amran Tegaskan Tak Ada Kompromi Bagi Pihak yang Rugikan Petani Indonesia
Tren PHK Nasional Masih Tinggi, Jawa Barat Kembali Jadi Provinsi dengan Jumlah Pekerja Terdampak Terbanyak pada Agustus 2025
Menilik Gagasan Menteri HAM Natalius Pigai Soal Area Khusus Demo, Diklaim Jadi Ruang Aspirasi Tanpa Ganggu Aktivitas Jalan Raya
KPK Tegaskan Kasus Google Cloud Tetap Berjalan Meski Nadiem Ditahan Kejagung, Koordinasi Antar-Lembaga Jadi Kunci Efektivitas Penanganan
Status Darurat Banjir Bali Berlaku hingga 17 September, Prabowo Tinjau Langsung Korban Usai Lawatan Singkat ke Qatar dan Uni Emirat Arab
UPDATE Isu Pergantian Kapolri, Istana dan DPR Pastikan Belum Ada Surpres dari Presiden Prabowo Subianto Terkait Pucuk Pimpinan Polri
IFG Teguhkan Semangat Kolaborasi Holding Lewat Camaro Futsal Competition 2025, Ajang Sinergi Pelaku Pasar Modal