HISMINU Temui Men-PAN RB Sampaikan Tiga Usulan Terkait Pendayagunaan Guru di Sekolah dan Madrasah Swasta

- Rabu, 14 September 2022 | 20:27 WIB
Pimpinan HISMINU yang menemui Men PAN RB antara lain, KH. Z. Arifin Junaidi (Ketua Umum HISMINU), Siti Ma'rifah (Pengurus HISMINU dan putri Wapres KH Ma'ruf Amin, dan Ali Rahmat (Wakil Bendahara) (Klikanggaran/istimewa)
Pimpinan HISMINU yang menemui Men PAN RB antara lain, KH. Z. Arifin Junaidi (Ketua Umum HISMINU), Siti Ma'rifah (Pengurus HISMINU dan putri Wapres KH Ma'ruf Amin, dan Ali Rahmat (Wakil Bendahara) (Klikanggaran/istimewa)

KLIKANGGARAN-- PP HISMINU menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB), Abdullah Azwar Anas, di kantornya hari ini, Rabu, 14 September 2022.

Pimpinan HISMINU yang menemui Men-PAN RB antara lain, KH. Z. Arifin Junaidi (Ketua Umum HISMINU), Siti Ma'rifah (Pengurus HISMINU dan putri Wapres KH Ma'ruf Amin, dan Ali Rahmat (Wakil Bendahara).

Tujuan kedatangan PP HISMINU ke kantor Men-PAN RB, Abdullah Azwar Anas, adalah untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dengan pendayagunaan ASN termasuk guru di sekolah dan madrasah swasta.

Pokok-pokok pikiran PP HISMINU yang disampaikan kepada Men-PAN RB meliputi tiga hal.

Baca Juga: Wabup Batang Hari, Bakhtiar, Sebut Kunci Pencegahan Stunting Adalah Seribu Hari Pertama Kehidupan

Penarikan guru ASN dari sekolah dan madrasah swasta

a. Masalah ini sudah mengemuka cukup lama namun belum ada penyelesaian yang mendasar dan tuntas masalah ini. HISMINU mendukung tetap diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Agama RI, Nomor 5/VIII/PB/2014, 5/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/2014, Tentang Penempatan guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, sebagai bentuk kontribusi timbal balik antara pemerintah dan sekolah/madrasah swasta.

b. Hal ini tercermin dari PB tiga Menteri tersebut Pasal 1 “Pemerintah dapat menempatkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat”, dan Pasal 2 “Penempatan guru sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional”.

c. Penempatan ASN di sekolah/madrasah swasta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada celah dalam UU tersebut untuk menempatkan guru PNS di sekolah/madrasah swasta.

d. Penarikan guru PNS khususnya dari madrasah swasta bisa berdampak pada masalah penempatannya di madrasah negeri, mengingat jumlah madrasah negeri hanya sekitar 5% dari total madrasah.

Baca Juga: Nama Ibu Kota Kazahtan Nur-Sultan Akan Diganti kembali Menjadi Astana

Masalah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

a. HISMINU mendukung guru sekolah/madrasah swasta yang diterima sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan kembali ke sekolah/madrasah swasta tempat asalnya mengajar. Hal ini dikarenakan biasanya yang diterima menjadi PPPK adalah guru potensial dan berpengalaman, sehingga bisa berdampak pada menurunnya mutu pendidikan sekolah/swasta.

b. Kekurangan guru di sekolah/madrasah negeri dapat diatasi dengan mengangkat guru honorer di sekolah/madrasah negeri menjadi PPPK. guru honorer tersebut umumnya juga sudah mengabdi cukup lama di sekolah/madrasah tersebut. Penempatan guru PPPK dari sekolah/madrasah swasta ke sekolah/madrasah negeri dapat berdampak pada berkurangnya jam mengajar guru honorer, yang pada gilirannya berdampak pada guru honorer kehilangan pekerjaan.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Merevitalisasi Petilasan Keraton Pajang

Senin, 16 Januari 2023 | 20:19 WIB
X