Akan Ada Mekanisme Update Data seperti COVID-19
Budi juga menyinggung bahwa Kemenkes akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakomkom) untuk menentukan pola pelaporan berkala kepada publik.
“Kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu, misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan saat COVID-19, itu kita lakukan,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, 2 Oktober 2025.
Pengawasan Eksternal oleh Kemenkes dan BPOM
Selain berperan dalam pendataan, Kemenkes juga terlibat dalam pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan MBG bersama BPOM dan Kemendagri.
“Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai, apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, Kemenkes akan melapisi pengawasan internal yang dilakukan BGN dengan audit eksternal setiap minggu.
“Kita akan melapis, pengawasan eksternal pada SPPG ini selama seminggu lagi. Kemenkes, Kemendagri karena aparatnya di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari dan pengawasan eksternal setiap minggu, dari luar,” paparnya.
Monitoring Efektivitas Program
Selain pengawasan mutu makanan, Kemenkes juga akan memantau efektivitas program MBG melalui pengukuran tinggi dan berat badan penerima manfaat setiap enam bulan sekali.
“Kita bisa tahu efektivitasnya program seperti apa, dan setiap tahun sekali akan lakukan survei gizi nasional di mana dulu hanya dilakukan stunting. Ini akan ditambah untuk di atas 5 tahun khusus anak sekolah,” tandas Budi.
Data tersebut akan disinkronkan dengan program cek kesehatan gratis (CKG) untuk anak sekolah agar kebijakan gizi nasional ke depan lebih terarah dan berbasis bukti ilmiah.**