(KLIKANGGARAN) — Pemerintah resmi meluncurkan 16 Sekolah Garuda di berbagai wilayah Indonesia pada Rabu, 8 Oktober 2025, sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Program ini ditujukan untuk mempercepat pemerataan pendidikan unggul dan inklusif di seluruh penjuru negeri, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Kendati demikian, muncul perbincangan publik mengenai bagaimana Sekolah Garuda akan beroperasi berdampingan dengan Sekolah Rakyat (SR) yang juga merupakan program pendidikan pemerintah.
Sekolah Garuda: Akses Anak 3T Berprestasi
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek), Fauzan, menegaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang khusus bagi anak-anak 3T yang memiliki kompetensi akademik unggul.
“Kalau Sekolah Garuda itu semangatnya memberikan akses pada anak-anak di daerah 3T yang memiliki kompetensi unggul,” jelas Fauzan di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu 8 Oktober 2025.
Proses seleksi dilakukan secara ketat bagi lulusan SMP atau sederajat untuk memastikan hanya siswa dengan potensi akademik tinggi yang diterima.
Sekolah Garuda juga menerapkan kurikulum berbasis data, teknologi digital, dan pendekatan ekosistem pembelajaran inklusif yang menggabungkan akademik, kepemimpinan, serta pengabdian masyarakat.
Sekolah Rakyat: Pemerataan Akses Pendidikan
Sementara itu, Sekolah Rakyat (SR) hadir dengan tujuan berbeda, yakni memberikan kesempatan pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga: Inilah Skenario dan Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026: Antara Harapan dan Kenyataan