kebijakan

Gelombang Keracunan MBG Sampai Sumedang: Puluhan Siswa Jadi Korban, Polri hingga DPR Desak Pengawasan Ketat Keamanan Menu Sekolah

Jumat, 26 September 2025 | 17:22 WIB
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf menyatakan pihaknya lakukan penyelidikan kasus dugaan keracunan imbas menu makanan bergizi gratis (MBG) yang tak layak konsumsi. ((Dok. Polri))

Baca Juga: Polemik BBM SPBU Swasta: DPR dan ESDM Tegaskan Kolaborasi dengan Pertamina Bukan Monopoli, Pengamat Ingatkan Soal Pengawasan

“Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, mana kelalaian, dan mana yang mungkin sengaja,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2025).

Langkah Badan Gizi Nasional

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan pembentukan tim khusus untuk memberi penjelasan kredibel kepada publik terkait kasus keracunan MBG.

“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Baca Juga: Polemik Tarif Cukai Rokok 57 Persen: Kekagetan Menkeu Purbaya Dinilai Gaya, Pengamat Nilai Ada Dampak pada Lapangan Kerja

Daftar Panjang KLB di Indonesia

Data BGN per 22 September 2025 mencatat sedikitnya 45 KLB dengan 4.711 korban, sementara catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menunjukkan angka lebih besar, yakni 6.452 korban. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, menembus 2.000 korban.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, bahkan menutup tiga dapur MBG yang terbukti bermasalah.

“Jadi yang ditutup hanya tiga dapur saja. Jangan sampai satu atau dua kasus berpengaruh terhadap dapur-dapur lain yang sudah bekerja dengan baik,” ungkap Jeje, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga: Polri Kejar Dalang Demo Agustus 2025: Dugaan Pendana Gelap, Aktor Asing hingga Analisis Medsos Jadi Pintu Investigasi

Dilema Program MBG

Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi anak sekolah kini justru menuai ironi. Meski manfaatnya diakui, lemahnya pengawasan dan standar kesehatan berulang kali memicu insiden keracunan massal.

Pertanyaannya, mampukah pemerintah memastikan keamanan pangan secara konsisten agar tujuan mulia program ini tidak terus tercoreng?**

Halaman:

Tags

Terkini