Gelombang Keracunan MBG Sampai Sumedang: Puluhan Siswa Jadi Korban, Polri hingga DPR Desak Pengawasan Ketat Keamanan Menu Sekolah

(KLIKANGGARAN) – Insiden keracunan akibat menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum juga mereda.

Kali ini, giliran Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, yang melaporkan puluhan siswa harus mendapatkan perawatan medis usai menyantap makanan dari program tersebut.

Peristiwa ini memperpanjang daftar kejadian luar biasa (KLB) yang sudah bermunculan di berbagai daerah sejak awal 2025, dan semakin menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap kualitas serta higienitas makanan di sekolah.

Baca Juga: Viral soal Air Galon hingga Batal Hadir di Acara Daerah, Menpar Widiyanti Klarifikasi Santai dan Singgung Risiko Jadi Menteri

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, memastikan pemerintah daerah bergerak cepat menangani dampak kasus tersebut.

“Tenaga medis kami hadir untuk merawat, memberikan perhatian, dan pemantauan secara intensif. Jangan panik, pemerintah hadir untuk berikhtiar menyembuhkan para pasien,” kata Dony saat meninjau pasien di Puskesmas Ujungjaya, Kamis (25/9/2025).

Pemerintah Daerah Hentikan Sementara Distribusi MBG

Untuk sementara, distribusi MBG di Ujungjaya dihentikan. Bupati Dony juga memerintahkan seluruh kepala puskesmas meninjau langsung ke sekolah penyelenggara program.

Baca Juga: KPK Dalami Korupsi Kuota Haji 2024, Sebut Ustaz Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag dan Periksa Travel di Jawa Timur

“Besok seluruh kepala SPPG akan kami undang untuk membahas masalah ini. Ahli gizi juga kami turunkan, dan camat saya instruksikan untuk memonitor langsung agar SOP dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Polri dan DPR Ikut Soroti

Kasus Sumedang turut mendapat atensi aparat penegak hukum. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Helfi Assegaf, menegaskan pihaknya melakukan asistensi agar penyelidikan di tingkat Polda dan Polres berjalan optimal.

“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” kata Helfi di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga mendesak aparat mengusut persoalan ini secara menyeluruh.