(KLIKANGGARAN) — Dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah kebijakan terbaru terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pembentukan Kementerian Haji (Kemenhaj) yang kini resmi memegang kewenangan urusan haji, menggantikan peran sebelumnya dari Kementerian Agama (Kemenag).
Prabowo menyebut, pembentukan kementerian baru ini merupakan bentuk penyesuaian atas permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi.
“Kita mendirikan Kementerian Haji karena permintaan Arab Saudi, mereka bilang urusan haji adalah menteri haji, jadi kami minta urusannya sama pejabat,” ungkap Prabowo saat menyampaikan pidato.
“Dia maunya menteri, apa boleh buat, kita menyesuaikan,” imbuhnya.
Fokus pada Penurunan Biaya dan Waktu Tunggu Haji
Presiden menekankan komitmen pemerintah untuk menekan biaya penyelenggaraan haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaannya yang bersih,” ucapnya.
Selain menekan biaya, pemerintah juga tengah berupaya mempersingkat masa tunggu haji yang selama ini bisa mencapai puluhan tahun.
“Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari 40 tahun, sekarang hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi, itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” terangnya.
Kampung Haji Indonesia: Simbol Diplomasi dan Pelayanan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin pembangunan Kampung Haji Indonesia di Kota Makkah — sebuah capaian diplomatik bersejarah.
“Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Makkah, pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobby terus mungkin beliau kasihan sama kita,” ujar Prabowo.
Artikel Terkait
5 Fakta Skandal Korupsi Haji 2024: Uang Jamaah Rp73 Juta Dibalikin Ustaz Khalid Basalamah, KPK Sebut Kerugian Negara Tembus Rp1 Triliun
4 Fakta Skandal Korupsi Kuota Haji 2024: KPK Ungkap Modus Pemerasan hingga Kasus Uang Percepatan Khalid Basalamah
KPK Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024: Pemeriksaan Biro Perjalanan hingga Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Proses Penyidikan
KPK Dalami Korupsi Kuota Haji 2024, Sebut Ustaz Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag dan Periksa Travel di Jawa Timur
KPK Tunggu Audit BPK untuk Pastikan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024 yang Ditaksir Capai Rp1 Triliun