“Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci, diubah undang-undangnya khusus untuk kita, kita negara pertama, ini luar biasa,” lanjutnya.
Prabowo menjelaskan, lokasi Kampung Haji Indonesia direncanakan tidak jauh dari Masjidil Haram, agar memudahkan jemaah selama beribadah di Tanah Suci.
Mengatur Sendiri Fasilitas Jemaah
Melalui kampung haji tersebut, fasilitas dan kebutuhan jemaah Indonesia akan dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia.
“Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri, fasilitasnya kita atur sendiri, makan semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan, atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemaah kita. Ini terobosan luar biasa,” tegasnya.
Prabowo juga menyebut bahwa proses tender lahan untuk proyek tersebut sedang berlangsung hingga 30 Oktober 2025, dengan 90 pihak turut berkompetisi dalam lelang terbuka itu.
Dukungan dari Arab Saudi dan Kementerian Agama
Wacana pembangunan Kampung Haji Indonesia sejatinya telah mengemuka sejak Juli 2025 ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).
“Insya Allah Presiden Prabowo mencatat sejarah diplomasi emas RI dengan Arab Saudi dengan keseriusan mewujudkan kampung haji,” ujar Stafsus Menteri Agama, Gugun Gumilar, pada 6 Juli 2025 di Jakarta.
Senada, Menteri Agama Nasaruddin juga menyampaikan bahwa dukungan penuh telah diberikan langsung oleh Pangeran MBS.
“Termasuk pendidikan dan kampung haji, Ahamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin,” ujar Nasaruddin di Jeddah pada 3 Juli 2025.
“Bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roeslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi kampung haji Indonesia,” terangnya.
Dengan izin pembangunan dan dukungan diplomatik dari Arab Saudi, proyek Kampung Haji Indonesia diharapkan menjadi langkah monumental dalam sejarah hubungan kedua negara sekaligus memperkuat pelayanan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia.**
Artikel Terkait
5 Fakta Skandal Korupsi Haji 2024: Uang Jamaah Rp73 Juta Dibalikin Ustaz Khalid Basalamah, KPK Sebut Kerugian Negara Tembus Rp1 Triliun
4 Fakta Skandal Korupsi Kuota Haji 2024: KPK Ungkap Modus Pemerasan hingga Kasus Uang Percepatan Khalid Basalamah
KPK Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024: Pemeriksaan Biro Perjalanan hingga Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Proses Penyidikan
KPK Dalami Korupsi Kuota Haji 2024, Sebut Ustaz Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag dan Periksa Travel di Jawa Timur
KPK Tunggu Audit BPK untuk Pastikan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024 yang Ditaksir Capai Rp1 Triliun