Inilah Alasan Presiden Prabowo Tambah Wakil Menteri Dalam Negeri: Wilayah Indonesia Terlalu Luas, Beban Kemendagri Kian Berat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui, tanggung jawab kementeriannya sangat besar karena mencakup seluruh struktur pemerintahan daerah di Indonesia.

Mulai dari pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, hingga pembangunan desa, seluruhnya berhubungan langsung dengan Kemendagri.

“Bayangkan, ada 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, lebih dari 70.000 desa. Itu harus kita datangi satu per satu,” kata Tito di Istana Negara.

Baca Juga: Inilah Alasan Menteri PU Soal Renovasi Pesantren Al Khoziny Pakai Dana APBN, Menag Akui Banyak Ponpes Kekurangan Anggaran

Karena itu, Tito menyambut baik keputusan Presiden untuk menambah jumlah Wamendagri, agar beban kerja kementeriannya bisa terbagi lebih proporsional.

“Dengan struktur baru ini, pengawasan dan koordinasi bisa lebih cepat, dan keputusan di lapangan akan lebih tepat sasaran,” ujar Tito.

Pembagian Tugas Berdasarkan Wilayah

Untuk meningkatkan efektivitas kerja, Tito menjelaskan bahwa ketiga Wamendagri akan dibagi berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Baca Juga: Pertamina soal Kelangkaan BBM di SPBU Swasta: Tak Ambil Keuntungan dan Buka Ruang Negosiasi agar Harga Tetap Stabil

“Supaya tahu persis permasalahannya, itu nanti tiga wamen. Tugas saya jauh lebih ringan, tinggal bagi-bagi tugas semua, evaluasi,” tambahnya.

Pembagian wilayah itu diharapkan membuat pelaksanaan kebijakan dan komunikasi antara pusat dan daerah menjadi lebih efisien.
Selain itu, model pembagian regional juga memungkinkan Kemendagri merespons dinamika daerah dengan lebih cepat, terutama terhadap isu strategis seperti otonomi daerah, keamanan wilayah, dan tata kelola pemerintahan lokal.

Langkah Pemerintah untuk Efisiensi Nasional

Penambahan jumlah Wamendagri ini juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Dengan beban kerja yang semakin besar akibat perluasan wilayah administratif, pemerintah menilai penguatan struktur kepemimpinan menjadi langkah yang logis.

Kebijakan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan memastikan program prioritas nasional berjalan merata di seluruh Indonesia — dari Aceh hingga Papua.**