Resmi Jadi Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Sjamsoeddin Siap Jalankan Peran Ganda Usai Reshuffle Kabinet Prabowo

(KLIKANGGARAN) – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Ad Interim.

Penunjukan ini dilakukan menyusul pemberhentian Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Sjafrie saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Ia mengaku baru saja menerima surat resmi dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, atas mandat Presiden.

Baca Juga: Mencuat Isu Raffi Ahmad Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo, Publik Heboh Hitung Gaji Fantastis Jika Jadi Menteri

“Ini saya baru saja mendapatkan surat penugasan Menko Polkam. Jadi saya belum melakukan koordinasi apa-apa,” ujar Sjafrie.

Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Sjafrie sebagai Menko Polkam sementara hingga ditunjuk pejabat definitif. Meski demikian, tidak disebutkan batas waktu masa penugasan tersebut.

Surat penugasan itu ditandatangani pada 8 Agustus 2025, namun Sjafrie baru efektif masuk kantor Kemenko Polkam pada Selasa ini.

Baca Juga: Betulkah Reshuffle Kabinet untuk Singkirkan Orang-orang Jokowi di Pemerintahan? Berikut Penjelasan Istana Soal Perombakan Kabinet oleh Presiden Prabow

Mantan Wakil Panglima TNI itu menegaskan kesiapannya memegang dua jabatan sekaligus. “Saya mampu menjalankan dua tugas sekaligus, baik sebagai Menhan maupun Menko Polkam. Peran tugas dan fungsi para deputi akan saya tingkatkan, mereka yang akan menjalankan tugas sehari-hari,” tegasnya.

Menurut Sjafrie, peran deputi akan diperkuat untuk menjaga efektivitas kerja kementerian. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antar-kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.

“Jika ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi dan sinkronisasi, maka Kemenko Polkam akan menjalankan tugas itu sesuai perkembangan yang berlaku,” terang Sjafrie.

Baca Juga: DPR Desak Menteri ATR Nusron Wahid Naikkan Pajak 60 Keluarga Kaya Penguasa Hampir Separuh Tanah Bersertifikat RI. Apakah Berani?

Ia juga menegaskan fokus utamanya adalah memastikan isu-isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan dapat ditangani dengan cepat melalui koordinasi lintas sektor.