Kasus Keracunan Massal Jadi Pukulan Berat Program MBG, Kritik Menu Hingga Sorotan Investigasi Gabungan Menguat

(KLIKANGGARAN) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi gizi anak sekolah kini menghadapi guncangan besar usai maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.

Dalam tiga hari terakhir, lebih dari 800 siswa tercatat menjadi korban. Alih-alih menjawab kebutuhan gizi, MBG justru menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat atas mutu dan pengawasan pangan yang disediakan.

Kritik publik kini tidak hanya menyoal banyaknya korban, melainkan juga arah kebijakan menu MBG yang dianggap abai pada kekayaan pangan lokal. Sejumlah pakar gizi pun angkat bicara dan menilai program ini butuh evaluasi serius.

Baca Juga: Polemik Tarif Cukai Rokok 57 Persen: Kekagetan Menkeu Purbaya Dinilai Gaya, Pengamat Nilai Ada Dampak pada Lapangan Kerja

Investigasi BGN dan Krisis Kepercayaan

Merespons kasus ini, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya sudah mengaktifkan tim khusus.

“Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.

Ia juga menambahkan bahwa investigasi dilakukan bersama kepolisian, BPOM, dan dinas kesehatan untuk menjamin transparansi proses.

Namun, publik menilai pembentukan tim ini belum cukup untuk menjawab keresahan. Di Bandung Barat, misalnya, tercatat 842 siswa keracunan dari tiga insiden beruntun di Cipongkor dan Cihampelas.

Baca Juga: Polri Kejar Dalang Demo Agustus 2025: Dugaan Pendana Gelap, Aktor Asing hingga Analisis Medsos Jadi Pintu Investigasi

Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar menyebut kasus pertama muncul pada Senin, 22 September 2025 dengan 393 korban, disusul dua hari kemudian dengan tambahan 449 korban baru.

Sorotan Menu Makanan MBG

Selain soal keamanan pangan, menu yang disajikan MBG juga menuai kritik tajam. Ahli gizi, dr. Tan Shot Yen menegaskan pentingnya dominasi pangan lokal.

“Alokasikan menu lokal 80 persen isi MBG di seluruh wilayah, saya ingin anak Papua bisa makan ikan kuah asam, saya pengin anak Sulawesi bisa makan kapurung,” tegas Tan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, pada Senin, 22 September 2025.