(KLIKANGGARAN) – Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru yang menjadi sorotan publik. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan ini telah dibicarakan langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini," ujar Airlangga saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 15 September 2025.
Paket ini terdiri atas sejumlah langkah yang menyasar penciptaan lapangan kerja, dukungan bagi lulusan baru, hingga jaminan sosial bagi pekerja lepas.
1. 17 Program Ekonomi untuk 2025–2026
Airlangga menyebut ada 17 program yang dirancang. "Terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026," jelasnya.
"Dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja," imbuhnya.
Ia menambahkan, besaran anggaran tengah difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
2. Fokus Fresh Graduate dan Industri Padat Karya
Salah satu isi paket adalah program magang berbayar bagi fresh graduate agar lebih siap masuk ke dunia kerja.
Selain itu, pemerintah memperluas insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang awalnya hanya berlaku untuk industri padat karya, kini mencakup sektor horeka (hotel, restoran, dan katering).
3. Jaminan Mitra Ojol dan Pekerja Lepas
Airlangga menegaskan pemerintah memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kemudian juga fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah," paparnya.
Artikel Terkait
Inilah Program Stimulus Ekonomi Pemerintah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Tahun 2025
Airlangga Hartarto Ungkap Strategi Stimulus Ekonomi Semester II 2025, Fokus ke Konsumsi, Perumahan, dan Program Prioritas
Ucapan Soal Tuntutan 17 Plus 8 Tuai Polemik, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Minta Maaf dan Siap Perbaiki Pola Komunikasi Publik
Inilah Pernyataan yang Bikin Menkeu Purbaya Minta Maaf: Klaim Ekonomi RI Aman Bersamanya hingga Polemik Tuntutan 17 Plus 8
RUU Perampasan Aset Mandek Belasan Tahun, Kini Jadi Sorotan Publik dan Masuk Tuntutan 17 Plus 8 Usai Demo Besar