MBG Jadi Program Prioritas, Menkeu Purbaya Soroti Serapan Rendah dan Minta BGN Rutin Umumkan Laporan Anggaran ke Publik

(KLIKANGGARAN) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025), Purbaya menyoroti rendahnya penyerapan anggaran MBG.

“Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah, saya tanya temen-temen keuangan gimana monitoringnya dia bilang bagus-bagus aja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Menkeu Purbaya.

Baca Juga: Kemlu Pastikan 57 WNI di Nepal Aman, Siapkan Opsi Pemulangan setelah Bandara Tribhuvan Dibuka

Sebagai tindak lanjut, ia berencana menggelar konferensi pers rutin bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memaparkan penggunaan anggaran.

“Ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” imbuhnya.

Selain MBG, Purbaya juga menegaskan akan mempercepat serapan program lain yang masih lambat.

Baca Juga: Inilah yang Jadi Penyebab Menkeu Purbaya Mendapat Kritik Keras DPR: Target Ekonomi 7 Persen Dinilai Ambisius di Tengah PHK dan Lemahnya Daya Beli

“Program-program yang lain, akan saya sisir. Bagian-bagian lambat, akan kami percepat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan siap menurunkan tim untuk membantu penyusunan program kerja agar percepatan bisa dilakukan.

“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” jelas Purbaya, yang baru dilantik pada 8 September 2025.

Baca Juga: Memprihatinkan, Hakim Djuyamto Akui Terima Suap Rp40 Miliar dalam Vonis Lepas CPO dan Harap Jadi yang Terakhir Terjerat

Program MBG sendiri berjalan sejak 6 Januari 2025 dengan alokasi Rp71 triliun. Belakangan, pemerintah menambah Rp50 triliun sehingga total anggaran mencapai Rp121 triliun. Target hingga akhir tahun adalah menjangkau 82,9 juta penerima melalui 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, realisasi semester I 2025 masih jauh dari target, dengan anggaran yang terserap Rp5 triliun dan penerima manfaat 5,58 juta orang.**