Jakarta, Klikanggaran.com
Hingga saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia sedang dirundung duka karena terdampak bencana banjir. Wilayah terparah yang terdampak banjir adalah DKI Jakarta dan 12 daerah lainnya. Atas kejadian ini, Center for Budget Analysis (CBA) menilai Pemerintah pusat telah gagal mengantisipasi dampak banjir dan berakibat bencana yang harus diderita masyarakat.
Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, mengatakan salah satu pihak yang patut menjadi sorotan dalam menangani banjir kali ini adalah Dirjen Bina Marga.
Berdasarkan pengamatan CBA, Dirjen Bina Marga tidak akan mampu dalam menanggulangi bencana banjir. Dalam rilisnya yang diterima klikanggaran.com pada Kamis, (9-1-2020), CBA menjelaskan hal-hal sebagai berikut.
Terkait dana Penanggulangan bencana alam, yang dikelola oleh Dinas Bina Marga pada tahun 2020 sangat minim, hanya menganggarkan sebesar Rp196.000.000. Uang ini digunakan untuk penanganan pasca bencana Rp100.000.000 dan penanganan tanggap darurat Rp96.000.000.
Angka ini terbilang kecil. Dan amat kecil sekali bila dibandingkan dengan anggaran untuk kepentingan dan kebutuhan para birokrat di jajaran Dirjen Marga kementeriian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat)
Contohnya terkait anggaran yang diterima oleh birokrat para pejabat Dirjen Bina Marga hanya untuk dukungan manajemen, koordinasi, pengaturan, dan pengawasan anggaran bisa sampai sebesar Rp226.758.334.
Duit negara ratusan juta ini digunakan untuk jajaran eselon Dirjen Bina Marga, untuk berbagai kegiatan di internal Dirjen Bina Marga. Mulai dari administrasi, pembinaan jabatan fungsional, kajian teknis, bimbingan teknis pegawai, dan tektek bengek lainnya yang hanya bisa dinikmati internal pejabat Dirjen Bina Marga.
Perlu dicatat, serangkaian kegiatan para jajaran pejabat Dirjen Bina Margai yang bisa menelan biaya ratusan juta dan ini lebih besar dibandingkan anggaran yang disalurkan untuk masyarakat yang terdampak bencana hanya sebesar Rp196 milyar.
Berdasarkan catatan di atas, wajah anggaran Bina Marga bermuka pelit karena tidak berpihak kepada masyarakat yang kena bencana. Anggaran bina marga, banyak dinikmati oleh birokrat para pejabat bina marga yang bisa kenyang dan perut mereka bisa gendut.
"Untuk itu, CBA mendorong presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Dirjen Bina Marga agar alokasi anggaran mereka segera diubah dalam RAPBN Perubahan 2020 agar berpihak kepada kebutuhan rakyat yg kena bencana," pungkas Jajang.
(Emka)
