Jakarta, Klikanggaran.com (24-06-2019) - Daerah Otonomi Baru (DOB), tepatnya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), berdasarkan data BPK diketahui temuan yang sangat stagnan. Sebanyak 93 temuan sejak 2015-2018 dengan total Rp19.383.178.805,43, dan temuan sebanyak 211 dengan total senilai Rp16.990.517.658,87 rekomendasi dari BPK.
Sementara itu, yang sesuai dengan rekomendasi sebanyak 81 temuan senilai Rp1.894.046.726,81 serta ada juga yang belum sesuai dengan rekomendasi 74 temuan senilai Rp12.182.710.384,37 dan yang belum ditindaklanjuti 56 temuan senilai Rp2.913.760.547,69.
Namun, dari sekian banyak temuan, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan hanya senilai Rp3.765.578.022,77.
Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat juga temuan-temuan dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Di antaranya adalah:
●Pertama. Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara belum tertib, karena aset pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp8.650.082.297,38 belum ditemukan dan masih memerlukan verifikasi. Penelusuran lebih lanjut masih terdapat aset hasil kapitalisasi yang belum diatribusikan ke aset induknya sebesar Rp45.560.953.367,00.
●Kedua. Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Air Tanah belum memadai, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara belum dapat memanfaatkan potensi pendapatan Pajak Penerangan Jalan (Non PLN) dan Pajak Air Tanah sebesar Rp40.091.523,13.
●Ketiga. Penatausahaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan belum tertib. Pasalnya, terdapat dana BOS TA 2015 yang belum dipertanggungjawabkan dan pencatatan pendapatan dan belanja dana BOS belum memadai, sehingga mengakibatkan Dana BOS TA 2015 yang belum dipertanggungjawabkan disajikan sebagai kas sebesar Rp29.011.750,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Kemudian informasi belanja dan beban dana BOS yang disajikan di LRA dan LO serta Kas di Bendahara BOS di Neraca tidak akurat sebesar Rp62.103.655,00.
