Jakarta, Klikanggaran.com (11-06-2019) - Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), Ibeth Koesrini, menilai alokasi sebesar Rp 14 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk mudik gratis menyalahi prinsip dalam pengelolaan anggaran.
Pertama, Ibeth mengatakan simpang siurnya informasi mengenai hal tersebut menunjukkan tidak adanya transparansi dalam perencanaan alokasi anggaran tersebut. Seteleh ramai diperbincangkan, Pemprov DKI baru memberikan klarifikasi.
"Mereka seharusnya transparan mulai dari aspek kegiatan perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban itu harus terbuka. Jadi segmen pertama adalah rencana program ini tidak transparan," jelas Ibeth pada Klikanggaran.com.
Ibeth menilai, pemberian subsidi untuk mudik gratis dari APBD tidak tepat. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah mencari alternatif lain seperti dari dana CSR.
"Banyak sekali sebenarnya perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah DKI yang bisa diminta untuk membiayai ini," ujarnya.
Ibeth menyebut penggunaan anggaran tersebut sebagai pemborosan, lantaran digunakan untuk kepentingan pribadi. Angka Rp 14 miliar itu pun dihabiskan hanya dalam 2 minggu.
"Mudik kan urusan pribadi menurut saya, dan sumber dananya tidak perlu diambil dari APBD gitu," tegas Ibeth.
