BPKP juga menemukan 27,4 juta data peserta perlu diperbaiki proses identifitasinya. Dia mencatat ada 17,17 juta peserta yang pencatatan nomor NIK tidak lengkap.
"Ada 17,17 juta NIK tidak lengkap 16 digit, lalu 0,4 juta NIK berisi campuran alfa numerik," kata Ardan.
Menariknya, BPKP menemukan ada 10 juta lebih peserta yang menggunakan NIK ganda. Itu artinya, 1 NIK digunakan untuk lebih dari 1 orang peserta.
"Fasilitas kesehatannya masih belum terisi, kemudian 0,3 juta nama kita tidak berisi spesial karakter," tambahnya.
Tak hanya itu, BPKP juga menemukan kejanggalan dari sisi kepesertaan karyawan. Ardan mencatat ada 528 ribu lebih karyawan yang ternyata belum dilaporkan oleh pemberi kerja, sehingga ada potensi tambahan penerimaan akibat hal tersebut.
"Lalu, 2.348 badan usaha yang melaporkan penghasilannya lebih rendah dibanding yang seharusnya, sehingga menambah potensi pengeluaran," pungkasnya. (MJP)
