Jakarta, Klikanggaran.com (27-04-2019) - Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi, distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis.
Mengenai dividen PT. Garuda Indonesia, yang mencatatkan dalam sistem pelaporan akuntansi yang wajar, menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik dan memicu kontroversi. Sebab publik mempertanyakan deviden untuk pemerintah.
Berdasarkan hasil analisa Klikanggaran.com, perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, antara PT. Mahata Aero Teknologi dan PT. Citilink Indonesia (anak usaha Garuda), Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT. Citilink Indonesia. Melalui kesepakatan, Garuda mendapat keuntungan sebesar 239,94 juta dolar AS, yang 28 juta dolar AS di antaranya merupakan bagi hasil Garuda dengan PT. Sriwijaya Air.
Atas laporan keuangan GIAA 2018 tercatat kerja sama dengan Mahata berlaku selama 15 tahun. Kontrak kerja sama dengan Mahata nilainya mencapai 239,94 juta dolar AS atau sekitar Rp2,98 triliun. Namun, Mahata saat ini baru membayar 6,8 juta dolar AS. Sisanya sebesar 233,13 juta dolar AS dicatatkan sebagai piutang lain-lain.
Terkait laporan hasil audit transaksi antara Mahata dan Garuda yang diunggah dalam keterbukaan informasi publik pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), disampaikan bahwa transaksi tersebut telah diaudit dan mendapat predikat wajar. Sehingga hal ini mengundang kontroversi, yaitu terkait pembahasan dividen.
Ada metode akuntansi yang disebut metode akrual, yaitu metode pencatatan akuntansi yang memungkinkan piutang dimasukkan sebagai pendapatan meskipun uangnya belum diterima. Sehingga tak sembarang piutang bisa dicatat sebagai pendapatan. Piutang itu harus jelas kontrak pembayaran dan penagihannya.
Publik menilai, laporan manajemen Garuda yang mencatatkan transaksi 15 tahun dalam 1 tahun buku akuntansi adalah pelaporan yang tidak wajar. Selama durasi kerja sama yang disepakati harus ada perbandingan yang seimbang antara pendapatan (revenue) dengan beban operasi (cost) di masing-masing tahun.
