Anehnya, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran tidak pernah memperoleh bukti pertanggungjawaban selain yang disebutkan. Selain itu, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan menjelaskan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak terdapat dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp266.800.000,00. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp100.000.000,00. Namun, memproses belanja surat tanda nomor kendaraan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp166.800.000,00 dan belum menyetorkan ke Kas Daerah.
Publik menilai, permasalahan ini seakan lempar batu sembunyi tangan (tak mau bertanggung jawab). Karena jelas menunjukkan bahwa belanja STNK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Sehingga berindiksi merugikan keuangan daerah sebesar Rp166.800.000,00.
Hal ini menurut publik wajib untuk menjadi sorotan, sebab sekecil apa pun keuangan daerah hilang tanpa jejak, bisa dinyatakan uang tersebut telah dikorupsi untuk kepentingan pribadi. (MJP)
