Jakarta, Klikanggaran.com (17-04-2019) – Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp57.010.231.600,00 dengan realisasi sebesar Rp42.176.016.400,00 atau 73,98%. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp24.546.304.500,00 atau 58,20%% merupakan realiasi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Namun, realisasi anggaran tersebut menunjukkan terdapat kesalahan jumlah pembayaran atas satu pekerjaan sebesar Rp1.759.620.720,00. Dan, pembayaran prestasi pekerjaan melebihi realisasi bobot pekerjaan yang sebenarnya atas tiga pekerjaan yang diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan melewati TA 2017 sebesar Rp2.517.724.974,38.
Berdasarkan data yang dihimpun Klikanggaran.com, permasalahan tersebut mengakibatkan kegiatan rehabilitasi balai diklat Danau Mas Harun Bastari tidak tepat. Pasalnya, kesalahan jumlah pembayaran atas pekerjaan kepada penyedia barang/jasa, pembayaran yang diterima oleh penyedia barang/jasa telah mencapai 109,00% (Rp7.991.610.770,00/Rp7.331.753.000,00 x 100%) atau lebih besar sebesar Rp659.857.770,00 dari nilai kontrak. Dan, melebihi nilai bobot pembayaran 85,00% sebesar Rp1.099.762.950,00. Realisasi bobot pekerjaan pada tanggal tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya.
Atas kondisi tersebut, pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Saldo Kas di Kas Daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, terpengaruh sebesar Rp1.387.167.667,60. Selain itu, sisa pekerjaan yang belum dikerjakan atau yang seharusnya menjadi dasar pengenaan denda keterlambatan, adalah sebesar Rp2.486.930.617,60.
Hal semacam ini merupakan benturan keras bagi Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong yang belum mampu mengelola anggaran dengan semestinya. Seharusnya kelebihan pembayaran tak terjadi pada proyek pembangunan atau program jika aturan dipatuhi.
Jika begini, jelas sekali indikasi kerugian daerah atas kesalahan jumlah pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp659.857.770,00. Kemudian potensi kerugian daerah atas kesalahan jumlah pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp1.099.762.950,00.
Saldo Kas di Kas Daerah disajikan lebih rendah sebesar Rp1.686.900.089,38, saldo Belanja Modal dan Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan lebih tinggi sebesar Rp1.686.900.089,38.
