Jakarta, Klikanggaran.com (18/11/2017) - Berita wartakota tertanggal 15 November 2017 mengenai "Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta mengevaluasi anggaran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang naik dari sebelumnya Rp 1,7 miliar menjadi Rp 2,2 miliar pada RAPBD 2018", mendapat kritikan dari Wakil Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta, Budi Siswanto.
FKDM menuntut wartakota.tribunnews.com untuk meluruskan informasi yang dinilai cenderung multi tafsir. FKDM juga minta klarifikasi terkait pemberitaan yang dinilai tendensius ke personal Ketua FKDM Prov DKI Jakarta, Rico Sinaga.
Dimana dalam pemberitaan ditulis, untuk diketahui bahwa Rico Sinaga juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Relawan Anies-Sandi dalam Pilgub lalu.
Menurut dokumen pembahasan anggaran yang diperoleh klikanggaran.com mengenai alokasi anggaran untuk FKDM, sebetulnya bukan sebesar Rp 2,2 miliar untuk seluruh wilayah Jakarta. Tetapi, jumlah total secara keseluruhan sebesar Rp.5.521.420.000 untuk seluruh wilayah Jakarta.
Artinya, alokasi anggaran sebesar Rp 5,5 miliar ini bukan hanya ada dalam level provinsi, namun menyebar juga dalam level walikota dan kabupaten. Rinciannya bisa dijelaskan sebagai berikut :
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Prov DKI Jakarta, alokasi anggaran sebesar Rp2.220.300.000.
- Badan Kesbangpol Jakarta Selatan sebesar Rp586.460.000.
- Badan Kesbangpol Jakarta Pusat sebesar Rp521.300.000.
- Badan Kesbangpol Jakarta Timur sebesar Rp582.500.000.
- Badan Kesbangpol Jakarta Utara sebesar Rp586.460.000.
- Badan Kesbangpol Jakarta Barat sebesar Rp586.100.000.
- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu & Kepulauan Seribu sebesar Rp438.300.000
Jadi, alokasi anggaran kepentingan FKDM sebesar Rp 5,5 miliar tersebut diperuntukkan bagi Honor Anggota FKDM dan kegiatan luar kota seperti untuk sewa tempat, sewa bus, dan transport peserta.
Maka atas hal tersebut, jika FKDM hanya mempunyai program seperti itu, sepertinya bukan hal yang berlebihan jika FKDM dinilai publik belum memiliki prestasi atau kinerja yang layak dibanggakan. Dan, menjadi sorotan publik.
Kalau sudah begitu, publik menyarankan, terkait permasalahan anggaran untuk FKDM sebesar Rp 5,5 miliar atau juga realisasi tahun 2017, seharusnya anggota FKDM bukan "memarahi" media online wartakota,tribunnews.com. Tetapi, lebih baik meminta kepada semua pihak Kesbangpol DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesbangpol, harus transparan dan memposting realisasi anggaran FKDM tersebut.
