• Kamis, 9 Desember 2021

PT Inhutani II Diduga Rugikan Negara atas Pekerjaan Rehabilitasi DAS Provinsi Kalsel

- Kamis, 2 September 2021 | 17:04 WIB
Kawasan Industri PT Inhutani II  (http://www.Inhutani-2.co.id)
Kawasan Industri PT Inhutani II (http://www.Inhutani-2.co.id)

PT Inhutani II Diduga Rugikan Negara atas Pekerjaan Rehabilitasi DAS Provinsi Kalsel

Medan, Klikanggaran.com - PT Inhutani II sebagai penerima jasa kontrak pekerjaan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2018 dan 2019 yang juga sebagai pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diduga melakukan pekerjaan yang merugikan keuangan perusahaan dan/atau merugikan negara. Hal itu sebagaimana diungkapkan responder Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ratama Saragih.

Dikatakan Ratama, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan oleh tim BPK berupa wawancara, konfirmasi, dan analis atas dokumen keuangan maupun teknis terkait pelaksanaan proyek jasa rehabilitasi di UM Jashut dan UL Kalimantan Selatan, didapati adanya kerugian negara dengan melakukan prosedur penyimpanan kas yang menyalahi ketentuan.

"Selain itu didapati penyimpangan prosedur pengeluaran kas yang menyalahi ketentuan, prosedur akuntansi biaya yang salah, prosedur pengadaan barang/jasa pada UM Jashut dan Kalimantan Selatan tidak sesuai pedoman pengadaan PT Inhutani II, bukti pengeluaran tidak sesuai kondisi sebenarnya, laporan perkembangan teknis lapangan berbeda dengan perkembangan fisik versi keuangan, dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi atas kerugian perusahaan diakui oleh Sdr. SS, Sdr, Ka dan beberapa pegawai kantor pusat, serta terdapat juga kerugian perusahaan tersebut didapat sebesar Rp1.245.219.194," ujar Ratama, melalui keterangannya seperti diterima pada Kamis, 2 September 2021.

Baca Juga: Top Banget! PT PIL dan PT PIDC Jalin Kerja Sama Percepatan Pemulihan Ekonomi

Dijelaskan Ratama, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. RI nomor. 02/AUDITAMA VII/PDTT/01/2021, tanggal 12 Januari 2021 sudah bisa dijadikan bukti permulaan untuk melakukan penyelidikan penyimpangan keuangan negara.

"Hal itu dikarenakan LHP BPK ini adalah Dengan Tujuan Tertentu (DTT) sebagaimana diperkuat Pasal 6 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA ) nomor.4 Tahun 2016 tentang wewenang BPK RI menghitung kerugian negara serta pasal 2 ayat (1) Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ungkapnya.

Ratama juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan guna melidik PT Inhutani II agar kerugian negara bisa terselamatkan.

 

 

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X