Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan bahwa proyek transportasi publik seperti Whoosh harus dilihat dari manfaat sosialnya, bukan dari sisi finansial semata.
“Semua transportasi publik di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat, enggak, untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” jelasnya.
Baca Juga: Fasilitasi Warganya Urus Dokumen Kependudukan, Kadis Dukcapil Luwu Utara Puji Kades Muktijaya
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menilai bahwa proyek Whoosh merupakan layanan publik dengan manfaat sosial jangka panjang.
“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba tapi diukur dari keuntungan sosial,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2025.
“Social return of investment misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat lebih baik, polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat,” tambahnya.
Latar Belakang Utang dan Kerja Sama Whoosh
Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, proyek ini awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan nilai 6,2 miliar dolar AS dan oleh China sebesar 5,5 miliar dolar AS.
Baca Juga: Enam Wakil Indonesia Turun di Hari Pertama IKSAN VICTOR Korea Masters 2025, Siapa Saja?
Namun, nilai proyek kemudian meningkat menjadi 6,07 miliar dolar AS, dan setelah terjadi cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, total biaya proyek mencapai 7,27 miliar dolar AS.
Dari total tersebut, 75 persen dibiayai oleh pinjaman China Development Bank, sementara 25 persen berasal dari modal pemegang saham gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40 persen.
Hingga kini, pemerintah tengah melakukan negosiasi restrukturisasi utang agar masa pelunasannya diperpanjang dari 40 tahun menjadi 60 tahun.**