Respons Menkeu Purbaya soal Utang Proyek Whoosh Usai Pernyataan Jokowi tentang Keuntungan Sosial dan Pengembangan Ekonomi di Titik Pertumbuhan Baru

(KLIKANGGARAN) – Sorotan publik kembali tertuju pada beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh. Proyek yang dimulai pada masa pemerintahan Jokowi itu tercatat memiliki utang mencapai Rp116 triliun, dan delegasi Indonesia akan bertolak ke China untuk melakukan negosiasi.

Menanggapi diskusi tersebut, Jokowi menilai bahwa pembangunan Whoosh tidak semata mengejar keuntungan finansial. Ia menyebut ada nilai sosial yang turut menjadi bagian dari investasi transportasi massal. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan itu dengan menilai bahwa terdapat aspek yang perlu diperhitungkan lebih jauh.

Pengembangan Kawasan Sekitar Jalur

Purbaya menjelaskan bahwa misi pengembangan regional merupakan tujuan proyek tersebut.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Strategi Kurangi Impor Bensin Lewat Campuran Etanol, Singgung Penolakan SPBU Swasta hingga Bandingkan Praktik Negara Lain

“Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Menkeu Purbaya kepada awak media di Menara Bank Mega, Jakarta pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Namun, ia menyoroti bahwa implementasi pembangunan kawasan belum sepenuhnya berjalan.

“Tapi, yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh, supaya ekonomi dasar itu tumbuh,” jelasnya.
“Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi, ada betulnya,” tambahnya.

Transportasi Publik dan Keuntungan Sosial

Dalam pernyataan sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa layanan transportasi massal berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Akhiri Perlawanan Hukum, Sandra Dewi Cabut Gugatan Aset yang Disita dan Vonis 20 Tahun Harvey Moeis Siap Dieksekusi Pengadilan
“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba tapi diukur dari keuntungan sosial. Social return of investment, misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat lebih baik, polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat,” ucapnya saat ditemui wartawan di Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah pada Senin, 27 Oktober 2025.

“Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa subsidi bukanlah kerugian melainkan investasi pemerintah. Selain itu, mengubah kebiasaan masyarakat dari transportasi pribadi ke umum juga bukan proses singkat.