(KLIKANGGARAN) —Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyalakan “alarm bahaya” bagi perekonomian nasional. Dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025), ia menyoroti serapan anggaran daerah yang kembali tersendat.
Menurut laporan yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, masih banyak dana pemerintah daerah (Pemda) yang menumpuk di perbankan dan belum dipakai untuk kegiatan pembangunan.
Tito menjelaskan, total simpanan kas Pemda kini mencapai Rp215 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp64 triliun ada di provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. DKI Jakarta menjadi daerah dengan saldo tertinggi, menembus Rp19 triliun.
“Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu,” ujar Tito.
Dana Mengendap, Ekonomi Melambat
Purbaya menilai lambatnya perputaran dana di daerah bisa menghambat laju ekonomi nasional. Ia mendesak pemerintah daerah agar segera menggerakkan uang yang sudah tersedia.
“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Menkeu mencatat, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini turun 13,1 persen dibanding tahun sebelumnya.
Belanja modal juga turun 31 persen, sedangkan belanja barang dan jasa anjlok 10,5 persen, yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi daerah ikut tersendat.
“Daerahnya jadi kering, barangnya tidak bisa berputar. Harusnya walaupun belum dibelanjakan, uangnya tetap berada di daerah,” ujar Purbaya, menyinggung praktik penempatan dana di bank pusat.
Sorotan Lama: Seretnya Program Rumah Subsidi