DPR Sentil Gaya Komunikasi Menkeu Purbaya, Ingatkan agar Tak Komentari Kementerian Lain dan Fokus ke Arah Ekonomi

(KLIKANGGARAN) - Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi perhatian publik. Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, cara komunikasinya kerap menuai sorotan, termasuk dari DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan keuangan Purbaya. Namun, ia juga mengingatkan agar sang menteri memperbaiki gaya komunikasinya di ruang publik.

Misbakhun Minta Purbaya Fokus pada Sektor Ekonomi
Misbakhun menilai, Purbaya perlu menahan diri untuk tidak sering menanggapi kebijakan kementerian lain.

Baca Juga: Ramai Susu MBG Hanya 30 Persen Susu Segar, BGN Tegaskan Kandungan Gizi Tetap Optimal dan Dorong Peternak Lokal

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain, fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman DPR, Selasa (14/10/2025).

Ia juga menyinggung soal kebijakan Kemenkeu yang berencana mengambil alih dana tak terserap di kementerian atau lembaga (K/L), termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan Keuangan Harus Dikonsultasikan dengan DPR
Menurut Misbakhun, langkah semacam itu harus melalui pembahasan dengan DPR karena berkaitan langsung dengan alokasi anggaran publik.

Baca Juga: IKA PMII UI Kecam Keras Trans7: Tayangan yang Menghina Pesantren Harus Diproses Hukum

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR,” tuturnya.

Ia menambahkan, selama pembahasan APBN masih berjalan, Kemenkeu memang memiliki ruang fleksibilitas. Namun, DPR tetap perlu dilibatkan agar kebijakan tidak terkesan sepihak.

“Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan, nah hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tambahnya.

Baca Juga: Patrick Kluivert Gagal Antar Garuda ke Piala Dunia: Kritik Mengalir Deras, Nasib di Tangan Exco PSSI

DPR Tetap Dukung Arah Kebijakan Menkeu Purbaya
Misbakhun menegaskan, DPR tetap mendukung langkah kebijakan fiskal yang ditempuh Purbaya, termasuk rencana menyesuaikan tarif PPN.

Menurutnya, tarif pajak sebaiknya ditahan di kisaran 10–8 persen untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tegas politikus Partai Golkar itu.