PBB Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Indonesia, Tekankan Dialog dan Transparansi dalam Penanganan Aksi Protes

(KLIKANGGARAN) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti situasi kericuhan dalam aksi unjuk rasa yang meluas di sejumlah daerah Indonesia.

Melalui Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, lembaga internasional itu menegaskan pentingnya langkah dialogis serta penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan aksi protes.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan OHCHR melalui situs PBB pada Senin 1 September 2025.

Baca Juga: BI Pastikan Suku Bunga Kredit dan Deposito Akan Turun, Perry Warjiyo: Transmisi ke Industri Keuangan Butuh Waktu Lebih Panjang

“Kami menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional,” kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani.

Shamdasani menambahkan, pihaknya terus mengikuti perkembangan protes nasional yang dipicu oleh isu tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, hingga dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” ujarnya.

Baca Juga: Ikuti Arahan Presiden Prabowo, Ketua Banggar DPR Pastikan Tunjangan Perumahan hingga Fasilitas Mewah Anggota Dewan Akan Dicabut. Betulkah?

Dalam pernyataan tersebut, OHCHR juga mengingatkan otoritas Indonesia agar menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul damai disebut harus dijaga sesuai standar internasional.

“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum," imbau Shamdasani.

Baca Juga: Polisi Temukan Lima Jenazah Diduga Satu Keluarga Terkubur di Rumah Indramayu, Berawal dari Laporan Warga Soal Bau Menyengat

Melalui seruan ini, PBB berharap respons terhadap unjuk rasa di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan jalur damai, transparansi, serta menjamin perlindungan bagi masyarakat sipil.**