Pimpinan Buruh Ingatkan Pejabat RI Stop Flexing, Tekankan Demo Damai dan Dorong Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

(KLIKANGGARAN) - Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, Senin, 1 September 2025.

Pertemuan ini membahas dinamika unjuk rasa buruh, termasuk desakan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.

Hadir dalam audiensi tersebut sejumlah pimpinan buruh nasional, antara lain Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.

Usai pertemuan, Andi Gani menegaskan komitmen serikat pekerja untuk menjaga aksi tetap tertib.

Baca Juga: Bulog Tegaskan Harga Beras SPHP Tetap di Rp12.500 per Kg Meski Ada Usulan Kenaikan dari Bapanas
"Kami berada di bawah presiden dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai," kata Andi Gani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada hari yang sama.

Ia menambahkan, serikat buruh tidak menoleransi adanya oknum yang merusak situasi.

"Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia," imbuhnya.

Menurut Andi, Presiden Prabowo berjanji mempercepat sejumlah aturan penting.
"Dan beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas," lanjut Andi.

Baca Juga: Akun Instagram Eks Timnas Indonesia Syahroni Diserbu Netizen, Disangka Milik Politisi DPR Ahmad Sahroni
"RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai," tambahnya.

Di sisi lain, Said Iqbal mengingatkan agar buruh tetap diberi ruang konstitusional untuk menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi. Ia juga menyoroti gaya hidup mewah pejabat publik yang bisa melukai rakyat.

"Kebiasaan flexing anggota DPR harus diperhatikan, supaya tidak melukai hati rakyat di tengah kondisi PHK massal dan outsourcing yang merajalela," ujar Said Iqbal.

Pertemuan turut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani serta jajaran menteri kabinet. Said menilai, Presiden memberikan respons positif terhadap usulan buruh.

Baca Juga: Kabar Baik, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur RI Masuk Zona Ekspansi 51,5 Poin, Menperin Tekankan Pentingnya Stabilitas Nasional
"RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun tertunda, dan beliau tadi menyampaikan respons yang sangat cepat," terangnya.
"Tapi beliau juga bilang, tidak bisa sendirian, harus bersama DPR dan partai politik," sambung Said.

Selain itu, buruh juga menyampaikan aspirasi terkait penghapusan pajak THR, pesangon, hingga JHT, serta menaikkan batas PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.**