Mendagri Tito Ungkap Kerugian Fasum DKI Rp50,4 M Usai Demo, Rinci Kerusakan Gedung DPRD di Makassar, Jambi hingga Surabaya

(KLIKANGGARAN) - Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia memicu kerugian besar pada fasilitas umum dan gedung pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, khusus di DKI Jakarta, kerugian ditaksir mencapai Rp50,4 miliar. Angka ini terutama berasal dari kerusakan fasilitas transportasi publik.

"Di DKI Jakarta, tercatat kerusakan pada 22 halte. Kerugian senilai Rp3,3 miliar dialami MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp5,5 miliar untuk CCTV," kata Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 2 September 2025.

Baca Juga: 4 Strategi Sederhana agar Bisnis Lebih Tahan di Era Digital, Mulai dari Riset Data hingga Uji Coba Kecil untuk Kembangkan Inovasi

Ia menambahkan, sejak 25 Agustus hingga awal September, terdapat 107 titik aksi unjuk rasa di 32 provinsi. Mayoritas berlangsung tertib, tetapi sebagian berujung pada kerusuhan.

"Beberapa aksi disusupi tindakan anarkis seperti pembakaran, penjarahan, dan perusakan gedung pemerintahan," ungkapnya.

Kerusakan besar dilaporkan terjadi di Makassar, di mana Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar massa.

Baca Juga: Jaga Kondusivitas Daerah, Bupati Andi Rahim Imbau Masyarakat Bijak Bermedia Sosial

Kondisi serupa juga menimpa Kantor Sekretariat DPRD Solo di Surakarta, serta Gedung Negara Grahadi di Surabaya yang terbakar bersama 11 pos polisi.

Di Jambi, Gedung DPRD Provinsi menjadi sasaran perusakan, sementara di Palembang, Gedung DPRD dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel ikut terbakar.

"Itulah beberapa kerusakan akibat aksi-aksi kekerasan yang ada," papar Tito.

Aksi protes ini dipicu kritik publik atas gaji dan tunjangan pejabat DPR RI yang dianggap terlalu tinggi.

Baca Juga: Kabar Baik, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur RI Masuk Zona Ekspansi 51,5 Poin, Menperin Tekankan Pentingnya Stabilitas Nasional

Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku perusakan sekaligus membuka ruang dialog agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.**